NEWS
-
Penerimaan Pajak hingga Kuartal Ketiga di Aceh Rp 3,9 Triliun
Realisasi penerimaan pajak hingga kuartal ketiga 2024 di Aceh mencapai Rp 3,9 triliun, atau sekitar 63,2 persen dari target Rp 6,1 triliun. Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, Paryan, menyatakan bahwa penerimaan ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. “Penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Provinsi Aceh hingga kuartal ketiga atau Januari sampai September 2024 […]
-
Kabinet Era Prabowo Makin Gemoy Disaat Penerimaan Negara Lesu
Presiden terpilih Prabowo Subianto perlu menggenjot berbagai sumber penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja program-program unggulannya. Ini terlihat dari besarnya kebutuhan biaya untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG), kabinet yang semakin gemuk hingga menghadapi utang jatuh tempo yang cukup besar. Belum lama ini, terungkap bahwa biaya untuk memenuhi program MBG mencapai Rp 1,2 triliun […]
-
Layanan Interaktif Coretax: Masyarakat Bisa Beri Saran dan Pengaduan
Layanan interaktif coretax merupakan jenis layanan yang disediakan untuk masyarakat guna berkomunikasi dengan Ditjen Pajak (DJP). Layanan ini terdiri dari layanan informasi dan pengaduan. Penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Muara Teweh Abdul Rahman mengatakan masyarakat, baik wajib pajak maupun non-wajib pajak, dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan pajak melalui menu Taxpayer Services yang tersedia di […]
-
Ada Perbaikan Sistem Perpajakan, Luhut Sebut Tax Ratio Segera Membaik
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia akan segera membaik seiring dengan upaya perbaikan sistem perpajakan. Luhut mengatakan perbaikan sistem perpajakan bertujuan menjadikan sistem pajak di Indonesia menjadi lebih efisien. Saat ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan melalui pengembangan coretax administration system. “Dari sistem perpajakan kami perbaiki. Artinya […]
-
Optimalisasi Penerimaan Pajak Tak Boleh Sebabkan Peningkatan Sengketa
Dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah dinilai perlu untuk mendorong kepastian hukum di bidang pajak. Founder DDTC Danny Septriadi mengatakan ketidakpastian hukum pajak berpotensi memunculkan sengketa-sengketa baru pada masa depan. Menurutnya, optimalisasi penerimaan negara idealnya dijalankan dengan minim sengketa. “Kalau sampai optimalisasi penerimaan kita dilaksanakan dengan meningkatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, tetapi sengketa masih tinggi, itu berarti […]
WA only