NEWS
-
Masih Ada Waktu! DJP Ajak Masyarakat Manfaatkan Insentif PPN Rumah
Ditjen Pajak (DJP) mengajak masyarakat untuk memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian rumah. Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Mohammed Lintang Theodikta mengatakan PPN rumah DTP menjadi salah satu insentif yang diberikan untuk menggeliatkan ekonomi. Dia berharap kebijakan ini mampu menarik minat masyarakat untuk membeli rumah dan memanfaatkan insentif pajak. “Apabila ada yang melakukan […]
-
Tersisa 1% NPWP Belum Padan dengan NIK, DJP Instruksikan Ini ke WP
Hingga pekan kedua Oktober 2024, sudah 75 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang padan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Namun, itu belum semuanya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (14/10/2024). Progres pemadanan NIK-NPWP sudah mencakup 99% dari jumlah wajib pajak orang pribadi. Artinya, masih tersisa 1% wajib pajak […]
-
Kabinet Lebih Gemuk, Sri Mulyani: APBN 2025 Sudah Mengantisipasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyusunan APBN 2025 telah mengantisipasi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk pembentukan kabinet yang lebih gemuk. Sri Mulyani mengatakan APBN 2025 telah menyediakan ruang fleksibilitas jika terdapat penambahan kementerian dalam kabinet Prabowo. Menurutnya, antisipasi penambahan kementerian ini menjadi bentuk dukungan APBN terhadap program yang diusung Prabowo. “Sebetulnya di dalam […]
-
Pajak Atas Gaji Kepala Daerah Ditanggung Pemerintah, Begini Aturannya
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima kepala daerah ditanggung oleh pemerintah. Ketentuan tersebut, di antaranya, tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) 80/2010. Berdasarkan beleid itu, yang dimaksud dengan penghasilan tetap dan teratur adalah gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur yang diterima setiap bulan atau imbalan sejenis lainnya. […]
-
Status PKP Dicabut karena Telat Lapor SPT? Begini Penjelasan Fiskus
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap memberikan asistensi kepada wajib pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkait dengan tata cara pelaporan SPT Masa PPN pada 23 September 2024. Petugas dari KP2KP Sidrap Rio Lutfi Bryantama menjelaskan SPT Masa PPN wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Namun, PKP bernama […]
WA only