NEWS
-
Penerapan Pajak Kekayaan untuk Orang Superkaya Jadi Solusi Kerek Pendapatan Negara?
Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dipastikan membutuhkan anggaran besar untuk menjalankan program-program prioritas mereka. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang menjadi janji politik Prabowo. Namun, program ini akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang sebagian besar masih mengandalkan penerimaan pajak. Saat ini, rasio pajak […]
-
Pak Prabowo! Ini Jurus Tingkatkan Pendapatan Pajak Tanpa Naikkan PPN
Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) berpotensi naik pada Januari 2025 mendatang, sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPN itu akan naik dari saat ini 11% menjadi 12% pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hingga kini Prabowo belum membuat pernyataan tetap mempertahankan tarif PPN atau tidak. Namun, adik kandung Prabowo, yakni Hashim […]
-
Jangan Kaget, PPN 12 Persen Berlaku Mulai 1 Januari 2025
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Dwi Astuti menyatakan, penyesuaian tarif itu sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Kami sampaikan bahwa penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanat UU […]
-
Menambal APBN dari Pajak Kekayaan Orang Superkaya, Ini yang Harus Dilakukan
Postur gemoy pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah dipastikan membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan program-program prioritas, selain beban operasional dan belaja rutin di kementerian dan lembaga. Artinya, dukungan APBN sangat dibutuhkan untuk memuluskan program kerja yang menjadi janji politik Prabowo, sebut saja makan gratis bergizi. Hanya saja, beban anggaran ini tentu menyesakkan APBN […]
-
Kenaikan Rasio Penerimaan Negara Tak Bisa Terwujud Tanpa Reformasi Menyeluruh
Kehadiran Badan Penerimaan Negara sebagai otoritas terpisah dari Kementerian Keuangan tidak akan secara otomatis mewujudkan ambisi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio penerimaan negara hingga 23% dari produk domestik bruto (PDB) dalam lima tahun ke depan tanpa disertai reformasi menyeluruh. Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia, Prof. Haula Rosdiana, mengungkapkan pendapat ekonom dan […]
WA only