NEWS
-
Bank Dunia: Penerimaan Pajak RI Sangat Buruk, Tertinggal dari Negara Tetangga
Bank Dunia menyoroti buruknya kinerja penerimaan pajak Indonesia. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Hal ini terangkum dalam laporan Bank Dunia berjudul “Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia” yang dipublikasikan pada 2 Maret 2025. “Indonesia memiliki kinerja yang buruk dalam pengumpulan penerimaan pajak,” demikian […]
-
DJP Yakin Libur Nyepi-Lebaran Tak Hambat Penyampaian SPT Tahunan 2024
Ditjen Pajak (DJP) menilai libur panjang pada peringatan Nyepi dan perayaan Lebaran tidak akan menghambat penyampaian SPT Tahunan 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan SPT Tahunan kini dapat disampaikan secara online. Wajib pajak pun tetap dapat melaksanakan kewajibannya menyampaikan SPT Tahunan meski dalam suasana liburan. “Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunannya […]
-
DJP Hapus Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan 2024 untuk Orang Pribadi sampai 11 April 2025
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP hapus sanksi telat lapor SPT Tahunan 2024 untuk wajib pajak orang pribadi. Keputusan hapus sanksi telat lapor SPT Tahunan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, melalui Kepdirjen Pajak tersebut DJP memberikan relaksasi bagi wajib pajak […]
-
Gampang Banget! Begini Cara Lapor SPT Tahunan Online Lewat e-Filing
Jakarta. Wajib pajak pribadi harus melaporkan SPT Tahunan 2024 paling lambat 31 Maret 2025, sedangkan wajib pajak badan hingga 30 April 2025. Keterlambatan akan dikenai sanksi administratif berupa denda. SPT atau Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, termasuk harta dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Ada dua jenis […]
-
Tok! Ditjen Pajak Hapus Saksi Keterlambatan Bayar Pajak dan Lapor SPT Tahunan
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (DItjen) Pajak resmi menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025. Keputusan ini mengatur tentang kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 yang terutang dan/atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024. Kebijakan ini diterbitkan sebagai bentuk […]
WA only