NEWS
-
e-Tax Court Bakal Gunakan NPWP 16 Digit saat Coretax Sudah Siap
Sekretariat Pengadilan Pajak bersiap mengimplementasikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP dan NPWP 16 digit pada layanan e-tax court sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023. Tim Regulasi/Probis e-Tax Court Dara Puspitaningrum mengatakan sistem e-tax court sesungguhnya sudah siap mengimplementasikan NIK-NPWP dan NPWP 16 digit. Namun, kebijakan tersebut bakal diterapkan secara penuh saat coretax […]
-
Berapa besaran pajak sepeda motor listrik?
Motor listrik menjadi salah satu pilihan kendaraan yang ramah lingkungan, motor listrik mengalami peningkatan popularitas di Indonesia. Selain adanya bantuan subsidi dari pemerintah, biaya pajak yang dikeluarkan juga cenderung lebih terjangkau dibandingkan motor berbahan bakar bensin. Pajak untuk motor listrik telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu dengan besaran yang berbeda dari motor konvensional. Tarif pajak […]
-
Tantangan Pelaporan SPT PPh Badan 2024: Implikasi PMK 72/2023
PADA pertengahan 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2023 yang mengatur penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum sesuai UU HPP serta menyederhanakan aturan terkait penyusutan dan amortisasi yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan. PMK 72/2023 membawa sejumlah perubahan signifikan. Pertama, wajib pajak dapat memilih melakukan penyusutan […]
-
DJP Tetap Terbitkan NPWP 15 Digit untuk Wajib Pajak yang Baru Daftar
Ditjen Pajak (DJP) memastikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 digit masih bisa dipakai wajib pajak saat mengakses layanan administrasi perpajakan. Topik tersebut menjadi sorotan media nasional pada hari ini, Kamis (12/9/2024). Mengingat NPWP 15 digit masih bisa digunakan oleh wajib pajak dalam mengakses layanan administrasi perpajakan, DJP tetap menerbitkan NPWP 15 digit, NPWP 16 […]
-
Pajak Kendaraan Bisa Naik Rp34,27 Triliun Jika Semua Tunggakan Ditagih
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) baru sebesar 51,99%. Dengan kepatuhan sebesar 51,99%, provinsi-provinsi di Indonesia mampu mengumpulkan PKB senilai Rp53,98 triliun pada tahun lalu. Bila tingkat kepatuhan bisa ditingkatkan dari 51,99% menjadi 85%, penerimaan PKB diperkirakan naik menjadi senilai Rp88,25 triliun, bertambah Rp34,27 triliun. “Gap realisasi […]
WA only