NEWS
-
PPh UMKM 0,5% Berakhir Tahun Ini, Akan Diperpanjang Sri Mulyani?
Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 0,5% akan berakhir pada akhir 2024. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menutup kemungkinan perpanjang kebijakan insentif pajak tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek dampak pelaksanaan kebijakan PPh final UMKM sebesar 0,5% yang sudah berlaku sejak 2018 […]
-
Siap-Siap PPN Jadi Naik ke 12 Persen, Publik Tagih Kajian Pemerintah
Sinyal pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12% pada 2025 makin nyata. Pemerintah berdalih ketentuan tersebut sudah tertuang dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (10/9/2024). Terkait dengan rencana kenaikan PPN ini, pemerintah mengaku mempertimbangkan seluruh pandangan publik, terutama dari DPR. […]
-
Pemkab Purbalingga Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Ini Perinciannya
Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, menerapkan peraturan pajak daerah baru sejak 1 Januari 2024, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga 15/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan itu diterbitkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Melalui perda itu, pemkab mengatur 8 tarif pajak daerah yang berlaku […]
-
Prakarsa: Pembentukan Badan Penerimaan Negara Berpotensi Kerek Tax Ratio hingga 6%
Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menyampaikan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang direncanakan oleh pemerintahan baru akan mendukung kenaikan rasio pajak alias tax ratio. Maftuchan memandang, pembentukan lembaga tersebut perlu dilakukan, karena merupakan bagian dari fundamental dari reformasi kelembagaan dan administrasi perpajakan di Indonesia. Dia menilai, rencana penggabungan beberapa direktorat yang kemudian dilebur […]
-
Baleg DPR Muluskan Jalan Prabowo Pisahkan Pajak & BC dari Kemenkeu
Badan Legislasi (Baleg) DPR telah membuka ruang bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kementerian atau lembaga baru tanpa lagi harus menerbitkan atau mengubah undang-undang. Ruang ini dibuka melalui penyisipan Pasal 10A dalam draf revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Penjelasan pasal itu berbunyi “Contoh penerapan ketentuan dalam pasal ini, yakni, jika dalam Undang- Undang Nomor […]
WA only