NEWS
-
Indonesia Bakal Ditinjau Komite OECD, Termasuk Soal Kebijakan Fiskal
Dalam proses aksesi menjadi anggota OECD, Indonesia bakal ditinjau oleh sejumlah komite yang mencakup berbagai bidang. Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan terdapat 26 komite OECD yang bakal menilai Indonesia, termasuk dari sisi kebijakan fiskal. Menurutnya, aspek perpajakan menjadi salah satu yang akan dinilai oleh komite OECD. “Di OECD, dari 26 komite, ada khusus komite mengenai fiscal […]
-
Kemenkeu Bakal Gabung WP Grup dalam Satu KPP yang Sama
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memasukakn wajib pajak (WP) grup dalam satu kantor pelayanan pajak (KPP). Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menilai hal itu dilakukan agar lebih memudahkan dalam pendataan maupun pembayaran pajak dari WP grup. WP grup atau perusahaan grup merupakan kumpulan dua atau lebih WP dalam suatu kelompok usaha yang […]
-
Lapisan Tarif PPh Orang Pribadi di Negara Ini Diperbarui Mulai 31 Juli
Pemerintah Selandia Baru segera memberlakukan perubahan lapisan tarif (bracket) pada PPh orang pribadi mulai 31 Juli 2024. Perdana Menteri Christopher Luxon mengatakan perubahan bracket PPh orang pribadi bertujuan untuk meringankan beban ekonomi kalangan pekerja dan kelas menengah. Melalui kebijakan ini, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat. “Keringanan biaya hidup sedang dalam proses,” katanya, dikutip pada Selasa (30/7/2024). […]
-
Ketentuan Baru Pajak Daerah yang Ditetapkan oleh Pemkab Wonogiri
Pemkab Wonogiri, Jawa Tengah mengatur kembali ketentuan dan tarif pajak daerahnya. Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Perda Kabupaten Wonogiri No. 8/2023. Pengaturan kembali dilakukan guna menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pengaturan kembali juga ditujukan untuk memperluas kewenangan pemungutan pajak. “Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan […]
-
Tanggung Biaya Hidup Adik Kandung, Ternyata Tidak Bisa Tambah PTKP
Wajib pajak yang menanggung sepenuhnya biaya hidup adik kandung tidak bisa mendapat tambahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sebab, PTKP atas anggota keluarga yang menjadi tanggungan hanya berlaku untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus. Sementara itu, adik merupakan anggota keluarga dalam garis keturunan ke samping. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 […]
WA only