NEWS
-
Negara Kantongi Pajak Digital Rp 25,8 T, Sumber dari Kripto hingga Pinjol
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024. Angka tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), kripto, hingga penerimaan dari perusahaan pinjaman online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan pemungutan PPN PMSE sebesar […]
-
NPWP Ganti NIK, Warga RI Bisa Akses 28 Layanan Pajak Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan sudah ada 28 layanan yang dapat diakses menggunakan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) hasil pemadanan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain dengan NIK, layanan tersebut juga bisa diakses dengan NPWP 15 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). “Terhitung sejak Sabtu, 20 Juli 2024 terdapat tambahan 7 […]
-
Lelang Serentak Barang Sitaan, Kantor Pajak Raup Rp18 Miliar
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) bersama Ditjen Kekayaan Negara Kalselteng melaksanakan lelang serentak atas aset-aset yang disita oleh kantor pelayanan pajak (KPP) dari para penunggak pajak. Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng Kusumawardhani mengatakan lelang aset yang disita dilakukan oleh 3 kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) di bawah […]
-
India Belum Ingin Pangkas Pajak Kripto
India kemungkinan tidak akan mengubah kebijakan kontroversial memangkas pajak atau tax deducted at source (TDS) pada transaksi kripto. Hal itu setelah Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengungkapkan anggaran pada 2024-2025. Mengutip Yahoo Finance, ditulis Rabu (24/7/2024), anggaran itu merupakan yang pertama sejak Perdana Menteri India Narendra Modi terpilih untuk masa jabatan ketiga berturut-turut. Yang berbeda […]
-
Akses 28 Layanan Pajak Gunakan NPWP dan NITKU
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah tujuh layanan perpajakan yang bisa para wajib pajak akses dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP 15 digit, serta Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Dengan demikina, hingga saat ini, total ada 28 layanan perpajakan yang dapat wajib pajak akses dengan tiga format nomor identitas wajib pajak tersebut. […]
WA only