NEWS

  • Uji Materiil Pajak Hiburan, Kemenkeu: Pemda Bisa Beri Keringanan

    Uji Materiil Pajak Hiburan, Kemenkeu: Pemda Bisa Beri Keringanan

    Pemerintah daerah bisa memberikan keringanan pajak atas jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa meski tarif pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas 5 jenis hiburan ditetapkan lebih tinggi, yakni sebesar 40% – 75%. Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan Pasal 101 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membuka ruang […]

  • Realisasi PAD Kepri Semester I 2024 Capai 50,18%

    Realisasi PAD Kepri Semester I 2024 Capai 50,18%

    Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) per semester I/2024 sudah mencapai 50% dari target 2024. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, realisasi PAD sebesar Rp899 miliar dari target Rp1,79 triliun. “Realisasi semester pertama hingga akhir Juni 2024 PAD sudah mencapai 50,18%,” ujar Kepala Bapenda Provinsi Kepri Diky Wijaya, Rabu (10/7/2024). Diki […]

  • Realisasi PAD Kota Madiun semester I 2024 capai 52,89 persen

    Realisasi PAD Kota Madiun semester I 2024 capai 52,89 persen

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada semester I 2024 menunjukkan tren positif dengan capaian 52,89 persen. “PAD Kota Madiun pada semester I tahun 2024 telah mencapai 52,89 persen atau sebesar Rp55,3 miliar dari total target sebesar Rp104,6 miliar,” ujar Kepala Bapenda Kota Madiun Jariyanto di Madiun, […]

  • PPnBM di Negara Ini Masih Dikaji, Prinsip Keadilan Tetap Diperhatikan

    PPnBM di Negara Ini Masih Dikaji, Prinsip Keadilan Tetap Diperhatikan

    Pemerintah Malaysia masih mengkaji rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan kebijakan PPnBM nantinya dilaksanakan secara tertib dan transparan. Selain itu, kebijakan ini juga mengedepankan prinsip keadilan. “Penerapan PPnBM akan sejalan dengan praktik internasional serta dipastikan tidak ada dampak terhadap kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” bunyi jawaban tertulis Kemenkeu kepada […]

  • BPDPKS Turut Kelola Kakao dan Kelapa, Ada Pungutan Ekspor?

    BPDPKS Turut Kelola Kakao dan Kelapa, Ada Pungutan Ekspor?

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk turut mengelola kakao dan kelapa. Dalam rangka melaksanakan perintah tersebut, BPDPKS akan membentuk 2 kedeputian baru, yakni deputi kakao dan deputi kelapa. Adapun penghimpunan dana tetap dilakukan lewat skema pungutan ekspor. “BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao […]

WhatsApp WA only