NEWS
-
Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara
Kendaraan bermotor asing di kawasan perbatasan bisa masuk wilayah Indonesia, sepanjang memenuhi ketentuan. Ketentuan pemasukan kendaraan asing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 52/2019. Berdasarkan beleid itu, pemasukan kendaraan asing bisa dilakukan melalui pos pengawas lintas batas dengan menggunakan mekanisme impor sementara. “Impor sementara kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor ke dalam daerah pabean melalui […]
-
Penjelasan Kemenperin soal Bea Masuk Impor 200% Produk China
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan penjelasan atas rencana pengenaan bea masuk hingga 200% terhadap barang-barang asal China. Ditegaskan, persoalan ini tidak masuk ke dalam pembahasan Rapat Terbatas (Ratas) internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (2/7/2024). Hal ini untuk meluruskan pemberitaan yang mengutip Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terkait topik bea masuk tersebut. Juru […]
-
Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak
Proses bisnis manajemen akun wajib pajak (taxpayer account management/TAM) akan tersedia ketika coretax administration system (CTAS) diimplementasikan. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan TAM adalah proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk tiap wajib pajak yang menampilkan profil serta hak dan kewajiban. Informasi komprehensif dan terkini dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui portal wajib pajak. […]
-
Single Submission Pabean-Karantina pada TPB Mulai Diuji Coba
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mulai melaksanakan uji coba atau piloting implementasi single submission (SSm) pabean-karantina pada tempat penimbunan berikat (TPB). SSm diterapkan untuk menyederhanakan proses bisnis pabean-karantina berbasis teknologi informasi guna menghilangkan repetisi dan duplikasi. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-113/BC/2024 pun diterbitkan sebagai payung hukum piloting tersebut. “Untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan […]
-
E-Faktur Belum Pakai NPWP 16 Digit, Ini Penjelasan DJP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan layanan terkait dengan e-faktur masih menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 digit. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (4/7/2024). Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Rian Ramdani mengatakan e-faktur tidak termasuk dalam 7 jenis layanan administrasi pajak yang sudah dapat dimanfaatkan dengan NPWP 16 digit […]