NEWS
-
Kebergantungan Ekspor Komoditas Rugikan Negara
Beban utang dikhawatirkan bakal terus meningkat seiring penurunan penerimaan negara yang disebabkan oleh anjloknya harga komoditas. Untuk itu, kebergantungan terhadap ekspor komoditas harus diakhiri karena hanya membuat stabilitas ekonomi menjadi rentan. Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan, sejak lama pemerintah tak dapat lepas dari sumber penerimaan jangka pendek dan menjadi riskan ketika […]
-
3 Aturan Dokumen Warga yang Mulai Berlaku Juli 2024, Ada NPWP dan SIM
Ada sejumlah layanan publik berkaitan dengan dokumen warga negara Indonesia yang berlaku mulai 1 Juli 2024. Untuk itu, warga Indonesia tentu perlu mengetahui perubahan layanan publik mulai Juli 2024 saat akan membuat maupun memperbarui dokumen kependudukannya. Pada bulan ini, layanan publik yang mengalami perubahan antara lain Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP), perpanjangan Surat Izin Mengemudi […]
-
Pindah KPP, WP Bisa Kirim Permohonan ke Kantor Pajak Lama atau Baru
Wajib pajak bisa mengajukan permohonan pemindahan kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar ke KPP lama atau baru dengan mengisi formulir Pemindahan Wajib Pajak dan melampirkan dokumen pendukung. Kring Pajak menjelaskan wajib pajak bisa mengajukan pemindahan apabila terdapat perubahan alamat yang mengakibatkan perpindahan ke wilayah KPP lain. Adapun ketentuan pemindahan wajib pajak diatur dalam PER-4/PJ/2020. “Silakan ajukan […]
-
Realisasi Restitusi Pajak Capai Rp 136,61 Triliun Hingga Mei 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi restitusi pajak secara agregat mencapai Rp 136,61 triliun hingga akhir Mei 2024. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti kepada Kontan.co.id, Sabtu (29/6) Dwi memerinci, berdasarkan jenis pajak, realisasi restitusi pada periode laporan didominasi oleh restitusi pajak Pertambahan Nilai (PPN) […]
-
Belum Semua Layanan Pajak Mengakomodasi NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU
NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU belum digunakan untuk mengakses seluruh layanan administrasi pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (2/7/2024). Sesuai dengan PER-6/PJ/2024, terhitung sejak 1 Juli 2024, ada 7 layanan administrasi yang dapat diakses dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP 16 […]
WA only