NEWS

  • Bagaimana Cara Pemadanan NIK ke NPWP? Berikut Penjelasannya!

    Bagaimana Cara Pemadanan NIK ke NPWP? Berikut Penjelasannya!

    Pemadanan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien dengan nomor identitas tunggal. Batas waktu pemadanan NIK ke NPWP akan berakhir pada 30 Juni 2024. Apabila pada 1 Juli 2024 Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi. Merujuk dari laman resmi Direktorat Jenderal […]

  • Pendapatan Seret, APBN Defisit Rp 21,8 Triliun Per Mei 2024

    Pendapatan Seret, APBN Defisit Rp 21,8 Triliun Per Mei 2024

    Pendapatan negara seret, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 defisit Rp 21,8 triliun atau 0,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran di bulan Mei tersebut lantaran pendapatan negara turun. Sementara, belanja negara meningkat. Pendapatan negara per Mei 2024 tercatat mencapai Rp 1.123,5 triliun setara 40,1% […]

  • World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP demi Penerimaan

    World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP demi Penerimaan

    World Bank kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP). Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/6/2024). Berdasarkan catatan World Bank, ambang batas (threshold)PKP senilai Rp4,8 miliar yang berlaku di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata threshold PKP di negara-negara tetangga dan negara-negara anggota OECD. […]

  • Perluas Basis Pajak pada 2025, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Soal Ini

    Perluas Basis Pajak pada 2025, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Soal Ini

    Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng meminta pemerintah untuk terus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak pada 2025. Melchias mengatakan pemerintah perlu memacu penerimaan pajak agar program baru yang diusung pemerintah Prabowo-Gibran dapat direalisasikan. Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah agar upaya meningkatkan penerimaan tetap memperhatikan prinsip keadilan. “Pengenaan pajak yang berlebihan […]

  • Realisasi penerimaan kepabeanan cukai Lampung 13,60 persen

    Realisasi penerimaan kepabeanan cukai Lampung 13,60 persen

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin mengatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di daerah itu hingga triwulan I 2024 telah mencapai 13,60 persen. “Penerimaan kepabeanan dan cukai ini realisasinya sudah 13,60 persen atau Rp180,05 miliar,” ujar Dody saat memaparkan kajian fiskal regional di Bandarlampung, Selasa. Ia mengatakan target yang ditentukan dari […]

WhatsApp WA only