NEWS
-
Deadline Terakhir Pemadanan NIK-NPWP 31 Juni, Awas Ketinggalan!
Waktu untuk memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hampir berakhir. Tanggal 31 Juni 2024 merupakan batas waktu yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan pemadanan itu. Bila sampai terlambat, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung Wajib Pajak (WP). Kewajiban setiap WP untuk memadankan NIK sebagai NPWP tercantum dalam […]
-
Perluas Basis Pajak, Sri Mulyani Tambah Power KPP Pratama dan Madya
Pemerintah berkomitmen untuk memperluas basis perpajakan. Salah satu strategi yang sudah disiapkan adalah implementasi pengawasan berbasis kewilayahan dengan memperkuat unit vertikal Ditjen Pajak (DJP). Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (10/6/2024). Penguatan basis perpajakan dilakukan, antara lain, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Karenanya, peran unit vertikal, termasuk Kantor Pelayanan Pajak […]
-
Pemerintah Minta Pengusaha Farmasi dan Alkes Manfaatkan Insentif Pajak
Pemerintah kembali meminta partisipasi pelaku usaha untuk mendukung transformasi di sektor kesehatan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berupaya menyediakan layanan kesehatan yang lebih efisien dan terjangkau. Untuk itu, upaya ini membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri farmasi dan alat kesehatan. “Pemerintah juga terus memberikan dukungan melalui insentif fiskal untuk mendorong investasi […]
-
Forensik Digital Perpajakan, DJP Susun Aturan Main Lebih Detail
Ditjen Pajak (DJP) tengah menyusun ‘aturan main’ yang lebih detail mengenai kegiatan forensik digital. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kegiatan forensik digital merupakan bagian dari uji kepatuhan, baik dalam pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan (bukper),maupun penyidikan. Tujuannya untuk mendapat atau melihat informasi yang biasanya tersimpan secara digital. “Nah, saat ini kami sedang menyusun ‘aturan main’ lebih […]
-
Cegah Kebocoran Potensi Pajak, Pemerintah Tengah Persiapkan Penerapan Pajak Global
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memperluas basis pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Adapun penerapan perjanjian pajak global atau global taxation agreement akan terus diperkuat untuk mencegah bocornya potensi pajak lewat praktik penghindaran pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan persiapan dalam penerapan pajak global. “Persisnya seperti […]
WA only