NEWS
-
WP Keluhkan DJP Online Tak Bisa Diakses Hari Ini, Muncul Kode Eror 500
Hari ini, Senin (3/6/2024), sejumlah wajib pajak melaporkan kendala teknis yang sama kepada contact center Ditjen Pajak (DJP), yakni laman DJP Online yang tak bisa diakses. Laman djponline.pajak.go.id mendadak tidak bisa dibuka oleh beberapa wajib pajak dan menunjukkan kode eror 500. Ada juga pesan singkat yang tampil pada layar yang berisi informasi bahwa DJP tengah […]
-
Munculnya DJP ‘Plus’ di Tengah Agenda Pembentukan BPN
SEKITAR akhir Desember 2014, muncul istilah DJP ‘Plus’ sebagai jalan tengah sementara penguatan kelembagaan otoritas pajak. Istilah itu muncul karena janji politik Presiden Jokowi tentang pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan belum dapat dieksekusi secara langsung. Saat itu, Sofyan Djalil menjabat sebagai menko perekonomian. Adapun menteri keuangan saat itu adalah Bambang Brodjonegoro. Sementara menteri […]
-
Mulai Berlaku 1 Juli 2024, Apa yang Terjadi jika Tak Memadankan NIK dengan NPWP?
Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berlaku mulia 1 Juli 2024. Masyarakat yang wajib melakukan pemadanan NIK-NPWP adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Karena itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan, diimbau untuk segera melakukan […]
-
Ada Core Tax System, Sri Mulyani Optimistis Bisa Perbaiki Layanan Perpajakan
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan sistem pajak canggih bernama Core Tax Administration System (CTAS). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sistem pajak canggih tersebut akan membawa banyak perubahan terutama dari sisi pelayanan dan kepastian aspek perpajakan. “Core Tax System diharapkan akan menjadi motor perubahan dari sisi pelayanan dan kepastian […]
-
Temuan Berulang, BPK Catat DJP Tak Optimal Tagih Tunggakan Pajak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyoroti tingginya piutang pajak yang belum ditagih secara optimal oleh Ditjen Pajak (DJP). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2023, BPK menyatakan bahwa sejak tahun lalu DJP telah diminta untuk melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan dan melakukan penagihan aktif sesuai ketentuan. Namun, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. “Berdasarkan […]
WA only