NEWS
-
Coretax Satukan Semua Aplikasi Pajak, Tak Perlu Unduh Per Aplikasi
Implementasi coretax administration system (CTAS) akan mempermudah wajib pajak dalam menggunakan aplikasi perpajakan. Nantinya, semua aplikasi yang dibutuhkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya akan tersedia di coretax system. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (31/5/2024). Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Angga Sukma Dhaniswara mengatakan aplikasi perpajakan akan […]
-
Jadi Sorotan Pemerintah, Kepatuhan Pajak Influencer Meningkat
Otoritas pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB) menyatakan kepatuhan pajak kalangan influencer makin meningkat. CEO IRB Datuk Abu Tariq Jamaluddin mengatakan kepatuhan influencer terus meningkat seiring dengan pelaksanaan pengawasan dari unit vertikal. Menurutnya, kepatuhan influencer dalam menyampaikan SPT Tahunannya bahkan meningkat 4 kali lipat dalam setahun. “Setiap negara bagian memiliki unit khusus dengan petugas yang memantaukepatuhan […]
-
DPRD Bekasi minta Bapenda lebih agresif gali potensi pajak untuk tingkatkan PAD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta Badan Pendapatan Daerah setempat lebih agresif dalam menggali potensi pajak guna meningkatkan pendapatan asli daerah itu. “Masih banyak potensi pendapatan daerah yang harus digali, terlebih tahun depan dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi […]
-
Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp 22,7 Triliun, Ini Empat Sektor Penopangnya
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat Farid Bachtiar melaporkan, penerimaan pajak neto sampai 30 April 2024 sebesar Rp 22,7 triliun atau 35,08% dari target APBN 2024 sebesar Rp 64,8 triliun. Capaian ini ditopang dari empat sektor dominan yang berkontribusi sebesar 74,81% dari seluruh penerimaan. Penerimaan empat sektor dominan yaitu perdagangan sebesar […]
-
Tarif Pajak Negara Nordik yang Kata Sri Mulyani Bisa Gratiskan Kuliah
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia tidak bisa menggratiskan biaya pendidikan tinggi seperti yang dilakukan negara nordik. Sebab, besaran pungutan pajaknya juga berbeda. Menurutnya, pungutan pajak di negara nordik sangat tinggi, bahkan ada yang mencapai 70 persen. Sedangkan, di Indonesia pajak penghasilan (PPh) orang pribadi tarifnya masih berjenjang mulai dari 5 persen sampai maksimal 35 […]
WA only