NEWS
-
Wajib Pajak Berinisial SBR Rugikan Negara Rp 1,06 Miliar, Begini Modusnya
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III menyerahkan tersangka berinisial SBR beserta barang bukti dalam kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kepala Kanwil DJP Jabar III Romadhaniah menjelaskan, sebelumnya, pada 22 April 2024, Kanwil DJP Jawa Barat III bersama Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri […]
-
Sri Mulyani Sebut Rencana PPN Naik 12% Ada di Tangan Prabowo
Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12% berada di pemerintahan selanjutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kebijakan ini kepada Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Mengenai PPN itu nanti kami akan serahkan ke pemerintahan yang baru,” katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024). Meski begitu, dalam pergantian pemerintahan pihaknya […]
-
WP Harus Lunasi Pajak Sesuai Pembahasan Akhir Sebelum Ajukan Keberatan
Perlu diingat, pajak terutang sesuai dengan pembahasan akhir dengan kantor pajak harus dilunasi terlebih dulu sebelum wajib pajak mengajukan keberatan terkait dengan surat ketetapan pajak (SKP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (21/5/2024). Sesuai dengan PMK 9/2013 s.t.d.d PMK 202/2015, pajak yang perlu dilunasi paling sedikit sejumlah yang telah […]
-
Sri Mulyani Sebut Rencana PPN Naik 12% Ada di Tangan Prabowo
Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12% berada di pemerintahan selanjutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kebijakan ini kepada Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Mengenai PPN itu nanti kami akan serahkan ke pemerintahan yang baru,” katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024). Meski begitu, dalam pergantian pemerintahan pihaknya […]
-
Pemkab Karawang Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Begini Perinciannya
Pemkab Karawang, Jawa Barat mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang 17/2023. Perda tersebut terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “…perlu menetapkan […]
WA only