NEWS
-
Pemkot Pariaman Revisi Ketentuan Pajak Daerah, Begini Detailnya
PARIAMAN, Pemkot Pariaman, Sumatera Barat mengatur kembali ketentuan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman 1/2024. Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pasal itu mengamanatkan agar pemerintah daerah mengatur seluruh ketentuan pajak […]
-
Pemkab Bandung Gelar Program Pemutihan Pajak, Berlaku Sampai 30 Juni
BANDUNG, Pemkab Bandung, Jawa Barat kembali memberikan keringanan berupa pemutihan atau penghapusan denda pajak daerah. Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan mengatakan penghapusan denda diberikan untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak. Dia berharap insentif pajak tersebut dapat mendukung stabilitas perekonomian daerah. “Pak Bupati memberikan insentif pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten […]
-
Kejar Pendapatan Daerah, Pemkot Perbarui Data Wajib Pajak Terdaftar
Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, menyatakan bakal menggencarkan kegiatan intensifikasi pajak daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ade Rinaldi mengatakan saat ini institusinya tengah melaksanakan pemetaan pendapatan pajak daerah. Melalui kegiatan tersebut, Bapenda juga berupaya memperbarui data wajib pajak yang terdaftar. “Kami diberi tugas untuk mendata wajib […]
-
Prabowo Ingin Gabungkan Ditjen Pajak dengan Bea Cukai, Apakah Efektif?
Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggabungkan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) dinilai sebagai langkah yang tidak tepat. Karena rencana penggabungan tersebut, akan membuat dua lembaga itu terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini akan mempersulit sistem birokrasi, pelayanan hingga efektivitas dalam meningkatkan penerimaan negara. Analis Senior Indonesia Strategic and […]
-
DJP Ubah Aturan Pemungutan dan Pelaporan PPN Penyerahan Hasil Tembakau
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-4/PJ/2024 mengenai pelaksanaan administrasi pemungutan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau. PER-4/PJ/2024 terbit sebagai peraturan pelaksana PMK 63/2022 tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau. Penerbitan PER-4/PJ/2024 ini juga untuk mencabut PER-49/PJ/2015 sebagai peraturan pelaksana PMK 174/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan […]