NEWS
-
Genjot Investasi Migas di RI, Menteri ESDM Janjikan Insentif Pajak
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengajak pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor minyak dan gas Indonesia. Hal ini diungkapkan saat membuka gelaran The 48th IPA Convention & Exhibition (IPA Convex 2024) atau Lebaran sektor migas Indonesia di ICE BSD, Tangerang. Arifin mengatakan saat ini pemerintah tengah melalukan penambahan wilayah kerja migas […]
-
Sudah Disetujui Gubernur, Pemutihan Pajak Digelar Hingga Akhir Tahun
Pemprov Bengkulu berencana menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam waktu dekat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Haryadimengatakan pemutihan PKB rencananya akan digelar hingga akhir tahun. “Berdasarkan hasil evaluasi dari awal tahun sampai saat ini Mei, kami melihat jugareferensi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia masih melakukan perpanjanganpemutihan pajak,” ujar […]
-
Wajib Pajak Ini Masuk Dafnom yang Diterbitkan Surat Imbauan Soal PKP
Ditjen Pajak (DJP) menuangkan hasil penelitian kepatuhan formal ke dalam daftar nominatif (dafnom). Salah satu dafnom yang dimaksud adalah dafnom wajib pajak yang diterbitkan surat imbauan. Sesuai dengan SE-05/PJ/2022, dafnom tersebut berisi daftar wajib pajak yang diusulkan untuk diterbitkan surat imbauan. Ada beberapa jenis surat imbauan yang dimaksud, salah satunya terkait dengan pengukuhan sebagai pengusaha […]
-
Ajukan Keberatan Lewat e-Objection DJP Online? Ada Validasinya Dulu
Ada proses validasi saat wajib pajak mengajukan keberatan melalui e-objection di DJP Online. Dalam penyampaian surat keberatan melalui aplikasi e-objection akan dilakukan validasi terhadap persyaratan pengajuan keberatan. Validasi dilakukan berdasarkan pada data dalam sistem informasi Ditjen Pajak (DJP). “Hasil validasi bukan merupakan penentuan surat keberatan memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan,” bunyi keterangan yang muncul pada […]
-
Siap-Siap! DJP Bakal Bisa Blokir Layanan Berdasarkan Data Utang Pajak
Ditjen Pajak (DJP) berencana merevisi Peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan untuk mengoptimalkan penerapan automatic blocking system (ABS). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan revisi Dirjen Pajak PER-24/PJ/2017 masih dalam proses pembahasan. Revisi ini diperlukan sebagai tindak lanjut penerbitan PMK 61/2023 yang mengatur implementasi ABS berbasis […]
WA only