NEWS
-
Di Bawah Target Prabowo, Tax Ratio 2029 Diproyeksi Hanya 15,01%
Pemerintah mematok target rasio perpajakan (tax ratio) sebesar 11,52%—15,01% pada 2029. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (25/8/2025). Pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 menyatakan peningkatan tax ratio akan didukung oleh kebijakan yang mendorong optimalisasi penerimaan sembari menjaga iklim usaha. “Di tengah lanskap global yang terus berubah, […]
-
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tidak Kerek Tarif Pajak di 2026
Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 3.147,7 triliun, naik Rp 282,2 triliun dibandingkan target 2025. Kenaikan terbesar disumbang dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan meningkat dari Rp 2.387,3 triliun pada 2025 menjadi Rp 2.692 triliun pada 2026. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyatakan dukungan terhadap […]
-
Soal Target Pajak 2026 yang Naik 13,5 Persen, DPR: Kita Punya Menteri Keuangan yang Hebat
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun merespons target penerimaan pajak yang naik 13,5 persen dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Anggota dewan dari fraksi Partai Golkar itu yakin sasaran tersebut mampu diraih. Dia menyebut jajaran kementerian keuangan sanggup mencapai target penerimaan tersebut. “Sangat mungkin (tercapai). Kita punya pegawai-pegawai pajak yang hebat. […]
-
Atasi Krisis Membaca, Denmark Bakal Hapus Pajak atas Buku
Pemerintah Denmark berencana menghapus pengenaan PPN atas buku. Menteri Kebudayaan Jakob Engel-Schmidt mengatakan rencana penghapusan PPN atas buku ini didasari oleh kekhawatiran terhadap fenomena krisis membaca. Terlebih, PPN yang dikenakan atas buku di Denmark merupakan yang tertinggi di Eropa. “Kita perlu melakukan semua upaya yang kita bisa untuk mengatasi krisis membaca, yang sayangnya telah meluas […]
-
Rumah Subsidi Didorong Lewat Insentif Pajak dan Skema KUR 5%
Pemerintah meluncurkan sejumlah insentif fiskal besar-besaran guna mendorong sektor perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen negara menghadirkan kebijakan afirmatif di sektor perumahan. “Presiden Prabowo memberikan karpet merah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tadinya bayar, gratis. PBB yang tadinya bayar, gratis. PPN yang tadinya bayar, […]
WA only