NEWS
-
Pemkot Cirebon Berat Hapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon Mastara menyebutkan menghapus masalah tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) bukan perkara kecil. Ketika pengelolaan pajak ini dialihkan ke pemerintah daerah, beban piutang ikut berpindah. Ia mengungkapkan, piutang yang sudah dihapus hingga 2009 mencapai hampir Rp30 miliar. Sementara sejak 2010 hingga 2024, […]
-
Pemkab Pangkep Turunkan Tarif PBB Jadi 0,5%, 60 Ribu Warga Bebas Pajak
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi 0,5%. Kebijakan itu membuat 60 ribu warga wajib pajak bebas dari pembayaran PBB. “60 ribu wajib pajak malah Rp 0 pajaknya,” ujar Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Pangkep, Kahar Mustakim saat dihubungi detikSulsel, Rabu (20/8/2025). Dia mengatakan […]
-
Potensi Pajak Shadow Economy Rp 20 T
Pemerintah melihat ruang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dari shadow economy, khususnya empat sektor utama yang minim pengawasan. Mereka diantaranya: perdagangan eceran, akomodasi dan makanan-minuman, perikanan, serta emas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mematok penerimaan pajak Rp 2.357,7 triliun. Tumbuh 7,69% dari target APBN 2025 dan naik 13,5% dibanding outlook […]
-
Target Setoran Pajak Naik di 2026, Pakar Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Pesatnya kenaikan target setoran pajak dalam RAPBN 2026 membuat kalangan akademisi mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan perpajakan yang membebani masyarakat. Sebagaimana diketahui, target penerimaan negara dari sisi pajak telah pemerintah tetapkan pada 2026 senilai Rp 2.357,71 triliun. Nominal itu naik hingga 13,51% dibanding target pajak dalam APBN tahun ini senilai Rp 2.076,9 triliun. “Catatan […]
-
Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran
Pemerintah mulai menaruh perhatian besar pada sektor perdagangan eceran yang dinilai memiliki aktivitas shadow economy yang tinggi dan berpotensi menggerus basis penerimaan pajak. Langkah ini tertuang dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mengaku telah menyusun kajian pengukuran dan pemetaan shadow economy di Indonesia, termasuk Compliance Improvement Program (CIP) khusus, serta analisis […]
WA only