NEWS
-
Gubernur Ini Minta Kepala Daerahnya Tunda Rencana Menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengimbau para kepala daerah menunda pemberlakuan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) untuk sementara waktu. Dia mengatakan, setiap kepala daerah yang berencana menaikkan pajak agar melakukan identifikasi dan pengelompokan (klaster) objek pajak dan memberikan relaksasi atau keringanan pajak bagi masyarakat tidak mampu. Pada prinsipnya, […]
-
Bidik Net Zero Carbon, Bupati Ini Bakal Bebaskan Pungutan PBB-P2
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan atas pandangan umum DPR dari fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat mengenai strategi optimalisasi pendapatan negara 2026. Sri Mulyani mengatakan terdapat serangkaian upaya untuk mengejar target pendapatan tahun depan senilai Rp3.147,7 triliun antara lain melanjutkan reformasi perpajakan, memperbaiki coretax system, melaksanakan pertukaran data […]
-
Kanwil DJP Jakarta Pusat Serahkan Taxpayers Charter kepada Wajib Pajak
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Pusat menyerahkan piagam wajib pajak (taxpayers charter) kepada sejumlah wajib pajak. Acara penyerahan tersebut dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan, mulai dari wajib pajak selaku pengguna layanan, akademisi, asosiasi konsultan pajak, media massa, hingga kelompok disabilitas. “Peluncuran taxpayers charter adalah wujud nyata komitmen kami untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam […]
-
Belum Genap 3 Bulan Berlaku, Dirjen Pajak Revisi PER-6/PJ/2025
Belum genap 3 bulan berlaku, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto merevisi sejumlah ketentuan dalam Perdirjen Pajak No. PER-6/PJ/2025. Adapun PER-6/PJ/2025 mengatur ketentuan seputar pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dipercepat). Revisi PER-6/PJ/2025 tersebut dilakukan melalui PER-16/PJ/2025 yang berlaku mulai 13 Agustus 2025. Dalam pertimbangannya, revisi dilakukan untuk menampung penyesuaian ketentuan restitusi dipercepat yang belum terakomodasi […]
-
Target Setoran Pajak Naik di 2026, Pakar Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Pesatnya kenaikan target setoran pajak dalam RAPBN 2026 membuat kalangan akademisi mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan perpajakan yang membebani masyarakat. Sebagaimana diketahui, target penerimaan negara dari sisi pajak telah pemerintah tetapkan pada 2026 senilai Rp 2.357,71 triliun. Nominal itu naik hingga 13,51% dibanding target pajak dalam APBN tahun ini senilai Rp 2.076,9 triliun. “Catatan […]