NEWS
-
Ikut Touring Lintas Negara, Pakai Fasilitas Ini Biar Bebas Bea Masuk
Pemerintah menyediakan layanan Carnet De Passages En Douane (CPD) Carnet bagi pihak yang hendak melakukan impor sementara kendaraan bermotor. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan CPD Carnet dapat dianggap sebagai paspor bagi kendaraan bermotor yang akan keluar dari daerah pabean untuk sementara waktu menuju negara lain dan akan masuk kembali ke negara asal. “Dengan dokumen […]
-
Hipmi: Pemerintah Perlu Longgarkan Pajak demi Stabilitas Ekonomi
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai, Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada wong cilik. Salah satunya dengan melonggarkan pajak untuk menstabilkan ekonomi. Akbar mengatakan, saat ini, Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus benar-benar satu visi, yakni menstabilkan ekonomi nasional. Sebab itu, kebijakan yang dirasa memberatkan rakyat perlu mendapatkan […]
-
Cara Cari Tahu Jadwal Kelas Pajak DJP Via Coretax
DITJEN Pajak (DJP) menyediakan layanan edukasi perpajakan di coretax. Layanan edukasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui penyediaan informasi dan pemberian asistensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Layanan edukasi tersebut dapat diakses melalui modul Layanan Wajib Pajak dan menu Layanan Edukasi Perpajakan. Ada 4 submenu layanan edukasi yang tersedia, […]
-
Sri Mulyani: Tahun 2026 Tak Ada Kenaikan Pajak Meski Target Pendapatan Naik
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada 2026. Meski begitu, kata Sri Mulyani, target pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan naik 9,8 persen menjadi Rp 3.147,7 triliun. “Seiring dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan, […]
-
Kementerian PPN Dorong Digitalisasi Daerah
JAKARTA. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasi (PPN/Bappenas) menyoroti kemandirian fiskal daerah. Selama ini, pemerintahan daerah (pemda) masih bergantung pada tranfer ke daerah (TKD). Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan tindakan lanjut penataan keuangan daerah. “Yaitu melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah ber pengembangan […]
WA only