NEWS
-
Kata Sri Mulyani Soal Pemerintah Mau Jaring Pajak dari Pedagang Eceran
PEMERINTAH akan berfokus mengawasi sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi dan selama ini sulit dipungut pajak. Rencana tersebut tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Selain perdagangan eceran, sektor makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan juga bakal menjadi sasaran. Dikutip dari laman resminya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut shadow economy sebagai aktivitas ekonomi yang luput dari pengawasan […]
-
Mekanisme Pajak Digital Tak Seperti Dimaksud AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada negara yang menerapkan pajak digital. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi bilang, rencana AS tidak ada dalam mekanisme di Indonesia. Menurut Edi, meski Indonesia memiliki rencana menarik penerimaan dari sektor digital, tidak semua layanan digital […]
-
Gaji & Tunjangan DPR-PNS Kena Pajak, tapi Dibayar Negara!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan gaji dan tunjangan anggota DPR, pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), hingga TNI/Polri tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh). Hanya saja perhitungannya langsung disetorkan ke kas negara. “Pajak penghasilan anggota DPR tetap dibayarkan ke kas negara, tidak ada pembebasan pajak. Skema ini tidak hanya berlaku bagi DPR, melainkan juga […]
-
Istri Nonaktifkan NPWP agar Tak Kurang Pajak, Begini Penjelasan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan informasi yang beredar luas soal menonaktifkan NPWP istri agar tidak dianggap kurang bayar pajak di sistem perpajakan Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut bergantung pada pilihan pelaporan pajak, apakah digabung dengan suami atau dilaporkan secara […]
-
Waspada Shortfall Pajak Kian Lebar Jika Laju Ekonomi 5,4% Meleset
Pemerintah diminta untuk mengantisipasi tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang dipasang untuk 2026 yakni 5,4% (year-on-year/yoy) dan dampaknya terhadap penerimaan pajak yang lebih rendah dari target atau shortfall pajak. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan perekonomian tumbuh 5,4% yoy pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Sementara itu, pemerintah menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa […]
WA only