Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Kantongi PPN dan Pajak Digital Rp 543,9 Miliar di Januari 2023
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan telah menerima setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp543,9 miliar pada awal tahun 2023, Setoran PPN tersebut merupakan hasil transaksi yang berlangsung selama Januari 2023. “Rp543,9 miliar setoran Januari 20233 ini,” ara Direktur Penyuluh, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Neilmaldrin […]
-
DJBC Sebut Makin Sering Menang di Sengketa Banding, Begini Trennya
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat tingkat kemenangan pihak otoritas dalam penyelesaian sengketa banding di Pengadilan Pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, tingkat kemenangan DJBC pada sengketa banding di Pengadilan Pajak sebesar 40,80%. Pada 2021, tingkat kemenangan DJBC melonjak menjadi 50,83%. Sementara pada tahun lalu, tingkat kemenangan DJBC mencapai 64,59%. “Dari sengketa […]
-
Sepanjang 2022, PPATK Mencatat Transaksi Keuangan Mencurigakan hingga Rp 182,88 Triliun
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya transaksi keuangan mencurigakan mencapai Rp 182,88 triliun selama tahun 2022. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan nominal itu didapatkan lewat 1.290 laporan hasil analisis terhadap 1.722 laporan transaksi keuangan mencurigakan. “Nilai nominal transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana mencapai Rp183,88 triliun,” kata Ivan saat menghadiri rapat kerja […]
-
AS Putuskan Stimulus Ekonomi di 17 Negara Bagian Bukan Objek PPh
Otoritas pajak Amerika Serikat (AS), Internal Revenue Service (IRS), menetapkan stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai ataupun restitusi pajak daerah oleh 17 negara bagian bukan merupakan objek PPh. Negara bagian yang dimaksud antara lain Alaska, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, dan Rhode […]
-
Terbitkan SKP Kurang Bayar, Dirjen Pajak Punya Waktu 5 Tahun
Dirjen pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50/2022. Merujuk pada Pasal 20 PP 50/2022, surat ketetapan pajak (SKP) kurang bayar tersebut dapat diterbitkan oleh dirjen pajak […]
Got any book recommendations?
WA only