NEWS
-
Purbaya Bisa Kejar Pajak Ekonomi ‘Bawah Tanah’, Asal…
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan peluang untuk mengejar pajak underground economy atau ekonomi bawah tanah terbuka lebar, asal data dan angka potensinya jelas. “Kalau angkanya clear bisa saya hitung betul, kita akan kejar,” tegas Purbaya. Sayangnya, angka underground economy tidak bisa dihitung dengan pasti saat ini. Oleh karena itu, dia lebih memilih fokus pada […]
-
Resmi! Karyawan Hotel-Restoran Bebas Pajak hingga Akhir Tahun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata. Sebelumnya kebijakan ini hanya berlaku untuk pekerja di sektor industri padat karya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka […]
-
Kelompok Ini Tak Perlu Bayar Pajak di Indonesia pada 2025
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan pentingnya kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dalam bentuk pembayaran pajak. Meski begitu, tak semua orang masuk kategori wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan penghasilannya kepada negara. Ada beberapa golongan yang pemerintah beri kelonggaran […]
-
Purbaya: Saya Akan Naikkan Pajak Saat Ekonomi di Atas 6%
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tak akan menaikkan pajak atau mengenakan pajak baru kepada warga, setidaknya sebelum ekonomi nasional tumbuh di atas 6%. Hal ini disampaikan Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, saat dimintai pendapat terkait bagaimana pajak dapat mengurangi disposable income masyarakat. Untuk diketahui, […]
-
Rincian PMK No 72 Tahun 2025, Insentif Pajak untuk 5 Industri dan Pariwisata
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang memperluas cakupan pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). PMK 72/2025 ini merupakan revisi dari PMK sebelumnya (PMK 10/2025), dengan tujuan utama untuk mencakup perluasan fasilitas fiskal bagi sektor pariwisata. Kebijakan ini menjadi bagian dari serangkaian langkah strategis […]
WA only