Mindblown: a blog about philosophy.

  • Pemkot Kendari menghapus denda pembayaran PBB

    Pemkot Kendari menghapus denda pembayaran PBB

    Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengeluarkan kebijakan penghapusan pembayaran denda pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak hingga 30 November 2022. Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Kendari, Sultra, Kamis mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak, tanpa harus membayar denda atas keterlambatan dalam membayar PBB-nya. […]

  • NIK Jadi NPWP, DJP Perlu Antisipasi Lonjakan Biaya Administrasi

    NIK Jadi NPWP, DJP Perlu Antisipasi Lonjakan Biaya Administrasi

    JAKARTA – Pengusaha berpandangan bahwa pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan meningkatkan administrative cost yang ditanggung oleh otoritas pajak. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan lonjakan biaya administrasi akan terjadi khususnya pada kantor pelayanan pajak (KPP) di Pulau Jawa. Alasannya, lebih dari 50% populasi Indonesia […]

  • Pengawasan Pajak Makin Galak

    Pengawasan Pajak Makin Galak

    Pemerintah cukup optimis dengan pergerakan ekonomi tahun 2023 mendatang, meski dibayangi ancaman resesi global. Selain menargetkan pertumbuhan lebih tinggi, pendapatan negara juga ditarget tinggi. Akhir September lalu pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati target penerimaan perpajakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp 2.021,2 triliun. Ini kali pertama, target […]

  • Integrasi NIK NPWP Positif Buat Tax Ratio

    Integrasi NIK NPWP Positif Buat Tax Ratio

    JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu) mulai menerapkan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini mulai diterapkan terbatas hingga 31 Desember 2023, dan diterapkan secara penuh pada Januari 2024 mendatang. Ditjen Pajak mencatat, hingga 18 Oktober 2022 sudah ada 22 juta NIK yang dilakukan validasi. Artinya, […]

  • Pajak E-Commerce Diterapkan ke Semua

    Pajak E-Commerce Diterapkan ke Semua

    Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan berencana menunjuk platform e-commerce lokal sebagai pemungut pajak. Rencana ini masih dalam tahap evaluasi lantaram pemerintah baru saja melakukan uji coba dengan menunjuk platform marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai pemungut pajak. Rencana tersebut adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Harapannya, […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only