NEWS
-
Pemerintah Diminta Jaga Kepercayaan WP
Meski Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah berakhir pada beberapa tahun silam, pengawasan terhadap kepatuhan pesertanya belum usai. Otoritas pajak tengah menelusuri dugaan aset yang belum diungkap sejumlah wajib pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga mengecek realisasi komitmen repatriasi dana investasi yang sebelumnya dijanjikan peserta PPS. Otoritas ingin memastikan dana yang seharusnya dibawa masuk […]
-
Purbaya Bebaskan Pajak Meger BUMN Hingga 2029
Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak atas transaksi merger dan akuisisi badan usaha milik negara (BUMN) untuk mempercepat agenda efisiensi perusahaan pelat merah. Kebijakan itu disebut sudah mulai berlaku dan akan diberikan hingga 2029. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, insentif tersebut berkaitan dengan proses restrukturisasi besar-besaran BUMN yang tengah dijalankan pemerintah. Menurut dia, proses […]
-
Sudah Berlaku 1 Dekade, DJP Belum Berencana Revisi Batas PTKP
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) belum berencana merevisi batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sudah berlaku selama 10 tahun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan batasan PTKP masih mengacu pada PMK 101/2016. Menurutnya, DJP tidak akan berburu-buru merevisi PTKP karena dapat memengaruhi basis pajak. “Jadi kami harus hati-hati sekali,” katanya, dikutip pada Rabu (6/5/2026). Bimo menuturkan […]
-
DJP Bangun Sistem Pelacakan Aset Wajib Pajak, Percepat Pelunasan Tunggakan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menerangkan saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mengembangkan sistem bernama Asset Recovery Management System (ARMS) untuk melacak aset wajib pajak. Rencananya, tahun 2026 sistem ini rampung dan siap operasional. “Jadi modul ini akan tuntas di tahun 2026. Secara internal Surat Edaran Dirjen sudah kami luncurkan untuk mengelola aset wajib […]
-
Bersiap! Peserta Tax Amnesty Bakal Diperiksa Lagi, DJP Cek Harta yang Belum Diungkap
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali memeriksa wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty Jilid II yang diduga masih memiliki harta belum diungkap. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengamankan target penerimaan pajak pada 2026 sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP saat […]
WA only