Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengusaha Masih Kebingungan Pahami Aturan Baru PPh Pasal 21
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diminta segera mensosialisasikan aturan tarif efektif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada para pekerja. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi berpendapat, aturan tersebut akan membingungkan bagi orang awam dan terkesan ribet. Apalagi, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 […]
-
Petunjuk Umum Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai di PMK 168/2023
Lampiran PMK 168/2023 turut memuat petunjuk umum penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk bukan pegawai. Dalam poin pertama petunjuk umum tersebut dinyatakan penghitungan besarnya PPh Pasal 21 terutang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e PMK 168/2023. “Besarnya PPh […]
-
Imbau WP Lapor SPT Tahunan 2023, DJP Bakal Kirim Email Blast
Ditjen Pajak (DJP) akan mengirimkan email blast berisi imbauan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti menyebut wajib pajak perlu diingatkan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2023. Rencananya, email pengingat kepada wajib pajak bakal disampaikan pada bulan depan. “Biasanya Februari akan kami email blast untuk […]
-
Penjelasan DJP soal Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21, Karyawan Wajib Tahu!
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti membeberkan aturan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Dwi memastikan bahwa TER PPh pasal 21 tidak memberikan beban baru untuk karyawan. “TER itu sebetulnya bukan barang baru, bukan pajak baru, dan tidak ada tambahan beban baru. Ini […]
-
PMK 168/2023 Tegaskan Hak Pegawai Terima Bukti Potong PPh Pasal 21
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023 menegaskan pemotong pajak berkewajiban membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan menyerahkan bukti potong tersebut kepada penerima penghasilan yang dikenai pemotongan. Kewajiban untuk membuat dan memberikan bukti potong PPh Pasal 21 tersebut tetap berlaku meski jumlah pajak yang dipotong pada bulan bersangkutan nihil. Kewajiban tersebut menjadi tidak berlaku hanya bila […]
Got any book recommendations?
WA only