Mindblown: a blog about philosophy.

  • DJP Terbitkan Panduan Pajak Natura, Ada Penjelasan Tentang Biaya 3M

    DJP Terbitkan Panduan Pajak Natura, Ada Penjelasan Tentang Biaya 3M

    Ditjen Pajak (DJP) resmi memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai imbalan berbentuk natura dan kenikmatan yang memenuhi unsur biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Dalam FAQ (Frequently Asked Question) PMK 66/2023 yang dirilis oleh DJP, ditegaskan bahwa semua imbalan terkait pekerjaan atau jasa baik berupa uang, barang, atau fasilitas adalah biaya 3M. “Semua imbalan/penggantian […]

  • Bapenda Kepri: Pajak alat berat mulai dipungut awal 2024

    Bapenda Kepri: Pajak alat berat mulai dipungut awal 2024

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Dicky Wijaya mengatakan pajak alat berat di daerah itu mulai dipungut pada 5 Januari 2024. Menurut dia, hal itu berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). “Pemprov Kepri bersama DPRD juga sudah mengesahkan perda pajak dan […]

  • Update! 71% Wajib Pajak Sudah Padankan NIK-NPWP

    Update! 71% Wajib Pajak Sudah Padankan NIK-NPWP

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara I menyatakan, hingga 7 Desember 2023, sudah 71 persen atau 1,85 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri di wilayah itu memadankan NIK menjadi NPWP dengan status valid.   “Kami mengimbau wajib pajak untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ini,” kata Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra […]

  • DJP Sikat Perusahaan Tambang Kaltim yang Tak Bayar PPN

    DJP Sikat Perusahaan Tambang Kaltim yang Tak Bayar PPN

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur menyerahkan satu orang tersangka pengemplang pajak beserta barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Penyerahan dilakukan pada 5 Desember 2023. Tersangka tindak pidana perpajakan berinisial APS selaku Direktur Utama PT CAS yang diserahkan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah […]

  • Ada Fasilitas Fiskal untuk Impor Barang Kiriman PMI, Ini Kata DJBC

    Ada Fasilitas Fiskal untuk Impor Barang Kiriman PMI, Ini Kata DJBC

    Pemerintah tidak mempermasalahkan potensi penerimaan negara yang hilang karena adanya pemberian fasilitas kepabeanan atas impor barang kiriman untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang kiriman PMI senilai total US$1.500 per tahun diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/2023. “Penerimaan bukan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only