NEWS
-
Bappenas: Strategi Pajak Daerah Tak Bisa Diseragamkan
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi yang beragam untuk meningkatkan local tax ratio (LTR). Pasalnya, setiap provinsi memiliki karakteristik ekonomi, basis pajak, dan kapasitas pemungutan pajak yang berbeda. Kajian Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA yang bertajuk Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah mengelompokkan 38 provinsi ke dalam 4 klaster berdasarkan sejumlah indikator, antara […]
-
Penyatuan Atap Pengadilan Pajak ke MA Masih dalam Tahap Harmonisasi
Pemerintah masih melakukan harmonisasi peraturan presiden (perpres) terkait dengan penyatuan atap pada Pengadilan Pajak. Perpres tersebut dibutuhkan untuk mengalihkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke bersama Mahkamah Agung (MA). “Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan landasan regulasi bagi perubahan tata kelola Pengadilan Pajak, khususnya terkait pembinaan organisasi, administrasi, […]
-
Kemenkum Gratiskan 19 Jenis Hak Cipta, Begini Strategi Jaga PNBP
Pemerintah kini menerapkan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp0 untuk 19 jenis layanan pencatatan hak cipta dan hak terkait. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan usulan tarif Rp0 tersebut sudah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Menurutnya, kebijakan ini memang berpotensi mengurangi PNBP, tetapi pemerintah menyiapkan strategi kompensasi melalui peningkatan penerimaan dari layanan […]
-
Pengumuman! DJP Hapus Denda Pajak hingga 100%, Ini Syaratnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) pajak. Keringanan kepada wajib pajak ini bukan lah pengampunan pajak atau tax amnesty seperti yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan program itu tidak menghapus pajak yang seharusnya terutang maupun pojok utang […]
-
Penghapusan Sanksi Pajak Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Wajib Dibayar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berbeda dengan pengampunan pajak (tax amnesty). Program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini tidak mengampuni pajak yang seharusnya terutang dan tidak menghapus pokok pajak. Dengan kata lain, wajib pajak tetap harus membayar pokok pajak terutang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dirjen […]
WA only