Mindblown: a blog about philosophy.

  • Pajak dan Inflasi Pangan Menggerus Kenaikan UMP

    Pajak dan Inflasi Pangan Menggerus Kenaikan UMP

    Pemerintah Provinisi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 3,38% atau Rp 165.583. Dengan demikian, kenaikan upah DKI Jakarta menjadi 5.067.381 dari sebelumnya Rp 4.901.759. Hanya saja, apabila dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan (PPh) 21 untuk lapisan terbawah sebesar 5%, kenaikan UMP tersebut juga tidak terlalu signifikan. Seperti yang diketahui, […]

  • Menghitung Dampak Kenaikan UMP Terhadap Penerimaan Pajak

    Menghitung Dampak Kenaikan UMP Terhadap Penerimaan Pajak

    Pemerintah Provinisi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinisi (UMP) 2024 naik 3,38% atau Rp 165.583. Dengan demikian, kenaikan upah DKI Jakarta menjadi 5.067.381 dari sebelumnya Rp 4.901.759. Namun, kenaikan UMP ini belum tentu mampu mendongkrak penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun depan. Seperti yang diketahui, pemerintah telah menetapkan besaran penghasilan […]

  • Target Pajak 2024 Sentuh Rp1.989 Triliun, Ini Strategi Kemenkeu

    Target Pajak 2024 Sentuh Rp1.989 Triliun, Ini Strategi Kemenkeu

    Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk mencapai target pajak 2024 senilai Rp1.989 triliun.  Salah satu tantangan dalam penerimaan pajak, kata Yon, adalah bahwa tahun depan ekonomi Indonesia masih dihadapi oleh situasi global yang tidak pasti dan sangat dinamis.   “Tentu kami melihat bahwa ini menjadi tantangan tersendiri […]

  • Menkeu Era SBY: Siapapun Presiden 2024 Harus Tingkatkan Pajak!

    Menkeu Era SBY: Siapapun Presiden 2024 Harus Tingkatkan Pajak!

    Siapapun Presiden yang terpilih pada 2024 harus mampu menaikkan rasio pajak terhadap Gross Domestic Product (GDP). Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan periode 2013-2014 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri. Menurut Chatib Basri, presiden terpilih tersebut harus mengurangi gap dengan menaikkan tabungan domestik. “Maka saya ingin mengatakan siapapun yang terpilih sebagai presiden pada 2024-2029 […]

  • Jubir Sri Mulyani Persilakan Masyarakat Kritik Sekencang Mungkin, Asal Bayar Pajak

    Jubir Sri Mulyani Persilakan Masyarakat Kritik Sekencang Mungkin, Asal Bayar Pajak

    Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo, mengatakan sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan hak dan kebebasan bagi masyarakat untuk berpendapat bahkan mengkritik pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat juga memiliki kewajiban membayar pajak. “Maka hebatnya di negara demokrasi meskipun kita diberi fasilitas, diberi insentif, kita bayar pajak, maka kita tetap dapat mengkritik pemerintah. Itu enaknya […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only