Mindblown: a blog about philosophy.
-
Implementasi NIK Jadi NPWP, DJP Siapkan Juknis Soal Bukti Potong Pajak
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) terkait dengan penerapan pembuatan bukti potong dengan NPWP atau NIK yang valid. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (24/10/2023). Juknis itu dibutuhkan karena adanya implementasi secara penuh penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi […]
-
Dengan Akun Wajib Pajak, WP Bakal Lebih Mudah Pantau Status SP2DK
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) siap mendigitalisasikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sejalan dengan pembaruan sistem inti administrasi pajak (coretax administration system/CTAS). Kasubdit Humas Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan DJP tengah mengembangkan akun wajib pajak (taxpayer account management/TAM) guna memudahkan wajib pajak mengakses berbagai layanan, termasuk memantau status SP2DK yang diterimanya. “Bahwa […]
-
Sistemnya Belum Siap, Sertel PMK 63/2021 Tak Kunjung Diberlakukan
Menjelang pengujung 2023, Ditjen Pajak (DJP) tak kunjung menerapkan kebijakan penggunaan sertifikat elektronik (sertel) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 63/2021. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan otoritas masih melakukan pengembangan sistem dan pengujian internal guna mendukung implementasi PMK 63/2021. “Terkait dengan pelaksanaan ketentuan pada PMK 63/2021 khususnya mengenai penggunaan sertel, EFIN, dan […]
-
Pajak Miliarder di Seluruh Dunia Bisa Tembus Rp 3,96 Triliun per Tahun
Pemerintah di seluruh dunia dinilai harus menerapkan kebijakan lebih keras dalam aturan Internasional soal miliarder yang menghindari pajak. Hal ini disampaikan oleh Observatorium Pajak Uni Eropa (UE) Setidaknya, pemerintah di seluruh dunia harus menerapkan pajak minimum global sehingga dapat menghasilkan US$ 250 miliar atau setara Rp 3,99 triliun (kurs Rp 15.970) Berdasarkan laporan Observatorium Pajak […]
-
Sah! Jokowi Restui Beli Rumah di Bawah Rp 2 M Gratis PPN
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan alasan pemerintah akan memberikan insentif pada industri properti dalam waktu dekat. Bentuk insentif yang diberikan berupa PPN ditanggung Pemerintah hingga pemberian bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp 4 juta. “Dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan, utamanya untuk dorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah, turun […]
Got any book recommendations?
WA only