NEWS
-
DJP: Tidak Semua Orang Harus Aktivasi Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan tidak semua orang wajib melakukan aktivasi akun coretax administration system. Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Timon Pieter mengatakan kewajiban aktivasi akun coretax berlaku bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak serta setiap orang yang memiliki kebutuhan untuk mengakses coretax. “Jadi kalau sudah memiliki NPWP […]
-
PPh UMKM 0,5% Bakal Berlaku Tanpa Batas Waktu
Pemerintah masih menggodok aturan yang akan merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022 Angin segar berhembus bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah bakal memperpanjang trif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bahkan tanpa ada batasan waktu. Sekretaris Kementarian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, tarif PPh final 0,5% tanpa batas waktu akan berlaku baik untuk […]
-
Bukan Bebaskan PPh Karyawan Pariwisata, Buruh Minta Purbaya Turunkan PPN
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata. Hal ini sebagai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025. Dalam beleid terbaru ini dijelaskan, insentif pajak untuk pegawai di sektor pariwisata berlaku selama masa pajak Oktober-Desember 2025. Sementara itu, fasilitas […]
-
Pikat Investor, Pemerintah Permudah Izin hingga Suntik Insentif Pajak
Pemerintah mengeklaim sudah memberikan kemudahan perizinan dan menyuntik insentif pajak demi mewujudkan iklim investasi yang baik dan kompetitif di Indonesia. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengatakan kemudahan perizinan dan insentif pajak menjadi aspek penting dalam memberikan kepastian bagi dunia usaha. Namun, dia mengaku tata laksana perizinan usaha memang masih menjadi tantangan sehingga perlu […]
-
Aturan Baru, Pemprov DKI Beri Diskon hingga Bebas Bayar Pajak Reklame
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 870 Tahun 2025 yang mengatur tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Reklame. Aturan baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meringankan beban para wajib pajak, terutama pelaku usaha di bidang periklanan reklame. Dalam kebijakan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pajak apabila nilai pokok pajak reklamenya […]
WA only