Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP himpun PPN Rp13,87 triliun dari 139 PMSE per Juli
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimpun pajak pertambahan nilai (PPN) dari 139 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp13,87 triliun per 31 Juli 2023. “Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp3,73 triliun setoran tahun 2023,” kata kata Direktur […]
-
NPWP Cabang Dihapus Mulai 1 Januari 2024, DJP Bakal Beri NITKU
Ditjen Pajak (DJP) akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang mulai 1 Januari 2024. Sebagai gantinya, DJP akan memberi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (8/8/2023). DJP mengatakan NITKU akan diberikan sebagai sarana administrasi. NITKU akan diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha […]
-
NIK Jadi NPWP, DJP: Saat Ini, Buat Bukti Potong Pajak Masih Pakai NPWP
Meskipun pemerintah sudah menerapkan penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi, hingga saat ini, pembuatan bukti potong pajak masih belum berubah. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih dalam tahapan administrasi. Pembuatan bukti potong pajak masih menggunakan NPWP. “Untuk pembuatan bukti potong, masih menggunakan NPWP ya. […]
-
Setoran PPN E-Commerce Mendekati Rp 14 Triliun
Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital (e-commerce) berbuah manis. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, hingga 31 Juli 2023, setoran PPN PMSE mencapai Rp 13,87 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masya- rakat Ditjen Pajak Dwi Astuti mengatakan, jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran […]
-
Pajak Pantau Tabungan di Bank, Langsung Tercatat di SPT!
Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyiapkan core tax system yang akan diimplementasikan pada Mei 2024 mendatang. Dalam sistem tersebut, DJP kini lebih mudah mengakses data tabungan wajib pajak di perbankan. “Selama ini masih discreet, belum terhubung. Sekarang kita lagi bangun. Kemudian, bukti potong bank, misalnya PPh pasal 4 ayat 2. Itu kan selama ini […]
Got any book recommendations?
WA only