NEWS
-
Sri Mulyani Minta Sistem Pertukaran Data Terotomasi demi Optimalkan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Kementerian Keuangan bisa membangun sistem pertukaran data yang terotomasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari pajak. “Ke depan, saya harap Kemenkeu dapat membangun sebuah sistem pertukaran data yang terotomasi dan reguler. Ini merupakan terobosan dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang terprediksi, adil, dan akuntabel,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, […]
-
Untuk Kepastian Pajak, Pertukaran Data di Kemenkeu Bakal Otomatis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Kemenkeu perlu membangun sistem pertukaran data yang terotomasi dan reguler. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (14/7/2025). Sri Mulyani mengatakan pertukaran data dibutuhkan untuk menciptakan kepastian bagi wajib pajak. Hal itu pada akhirnya juga akan mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara. “Ini merupakan terobosan […]
-
Target Rasio Penerimaan Pajak Daerah Terancam Luput
Tekanan perekonomian, turut menyeret penerimaan pajak daerah. Ini menjadi tantangan bagi penguatan kemandirian fiskal daerah. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Lydia Kurniawati Chrityana menyampaikan, hingga akhir Juni 2025, pendapatan pajak daerah hanya mencapai Rp 107,7 triliun. Angka ini terkontraksi 8,06% secara tahunan. Padahal, penerimaan pajak daerah pada tahun ini ditargetkan […]
-
Pembetulan SPT Bikin PPh 25 Lebih Bayar, Tak Bisa Dipindahbukukan
Peraturan Dirjen Pajak No. PER11/PJ/2025 menghapuskan hak untuk melakukan pemindahbukuan atas kelebihan angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan. Bila setelah pembetulan SPT Tahunan ternyata nilai angsuran PPh Pasal 25 menjadi lebih kecil dari nilai angsuran PPh Pasal 25 sebelum pembetulan, wajib pajak hanya bisa meminta restitusi atau mengkreditkan kelebihan […]
-
Kantor Pajak Audiensi dengan Kepolisian, Penegakan Hukum Lebih Greget?
Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbrata) mengadakan audiensi bersama dengan Polda Sulawesi Selatan. Audiensi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi kedua instansi, khususnya di bidang penegakan hukum. Peran kepolisian dinilai penting untuk mendukung penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. “Polda Sulsel merupakan mitra strategis kami dalam berbagai aspek, sinergi […]
WA only