Mindblown: a blog about philosophy.

  • DJP Riau Sita 20 Aset Penunggak Pajak, Nilainya Rp6,85 Miliar!

    DJP Riau Sita 20 Aset Penunggak Pajak, Nilainya Rp6,85 Miliar!

    PEKANBARU. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau melaksanakan penyitaan aset serentak perdana 2023 dengan total nilai Rp6,85 miliar.  Kegiatan Sita Serentak ini diikuti oleh 8 KPP, yaitu KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Dumai, KPP Pratama Rengat, KPP Pratama Pekanbaru Tampan, KPP Madya Pekanbaru, KPP Pratama Bengkalis, KPP Pratama Bangkinang, dan KPP Pratama […]

  • Ditjen Pajak Ubah Aturan PPN Atas Agunan Yang Diambil Alih, Ini Perubahannya

    Ditjen Pajak Ubah Aturan PPN Atas Agunan Yang Diambil Alih, Ini Perubahannya

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan terkait dengan penyerahan agunan yang diambil oleh kreditur kepada pembeli agunan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2023, penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kepada pembeli agunan termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak (BKP) yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat […]

  • World Bank Sarankan Pemerintah Hapus Fasilitas Pembebasan PPN, Ini Kata Ditjen Pajak

    World Bank Sarankan Pemerintah Hapus Fasilitas Pembebasan PPN, Ini Kata Ditjen Pajak

    Bank Dunia terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam laporannya berjudul Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment, World Bank merekomendasikan pemerintah untuk menghilangkan pengecualian dan tarif atas PPN. Menurutnya, hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan PPN. Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, […]

  • Bank Dunia Minta Insentif PPN Dihapus, Staf Menkeu Buka Suara

    Bank Dunia Minta Insentif PPN Dihapus, Staf Menkeu Buka Suara

    Kementerian Keuangan memastikan penerapan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah memperhatikan rekomendasi dari Bank Dunia. Termasuk rekomendasi terakhir penghapusan pembebasan PPN untuk barang dan jasa tertentu. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menegaskan, pembahasan terkait itu telah juga terjadi saat merancang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). […]

  • Ditjen Pajak Belum Siap Hapus PPN Seperti Saran Bank Dunia

    Ditjen Pajak Belum Siap Hapus PPN Seperti Saran Bank Dunia

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan merespon rekomendasi Bank Dunia mengenai penghapusan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengaku memang sudah menerima rekomendasi Bank Dunia tersebut guna meningkatkan penerimaan negara. Yon juga menegaskan, rekomendasi itu bukan hal yang baru. Bahkan Kemenkeu telah membahas dalam perumusan Undang-undang Harmonisasi […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only