Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bappebti Minta Sri Mulyani Evaluasi Pajak Kripto
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meminta Kementerian Keuangan yang dinakhodai Sri Mulyani untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto. Pemerintah sejak Mei 2022 diketahui mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11% untuk setiap transaksi kripto di Indonesia dari nilai transaksi pada exchanges yang terdaftar di Bappebti. Pungutan ini juga ditambah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,1%. Kepala […]
-
Meski Sudah Disepakati, APA Bisa Dievaluasi Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) berwenang untuk mengevaluasi pelaksanaan advance pricing agreement (APA) yang telah disepakati. Merujuk pada Pasal 68 ayat (2) PMK 172/2023, DJP berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APA lewat evaluasi atas kepatuhan pelaksanaan kesepakatan dalam APA dan evaluasi atas kesesuaian kriteria dalam penentuan harga transfer pada kesepakatan dalam APA. “… berdasarkan hasil evaluasi … […]
-
Ada Obat Bebas Pajak, Apotek di Negara Ini Diminta Segera Penyesuaian
Senator Filipina Sherwin Gatchalian meminta pengusaha apotek segera melakukan penyesuaian harga jual obat yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Gatchalian mengatakan dirinya masih menerima keluhan dari masyarakat mengenaiharga obat yang ternyata belum turun meskipun pemerintah sudah mengumumkanpenambahan jenis-jenis obat yang memperoleh fasilitas PPN. “Mengingat tingginya harga bahan pokok, penting sekali untuk menyediakan obat-obatan […]
-
Ada Peralihan Kewenangan,Bappebti Minta Pajak KriptoDievaluasi
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meminta Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (28/2/2024). Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya menilai penerapan pajak kripto di Indonesia telah berdampak terhadap nilai transaksi kripto dalam negeri. “Dengan pengenaan pajak sebesar […]
-
Penerimaan Pajak di Bali Rp1,22 Triliun pada Januari 2024
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp1,22 triliun atau 8,45% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak ini tumbuh 31,41% dibandingkan periode yang samadi 2022 yang penerimaannya Rp929 miliar. DJP mencatat sumber penerimaan pajak terbesar di Bali yang paling besar berasal dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi […]
Got any book recommendations?
WA only