NEWS
-
Pemegang Izin Tambang Bisa Pakai Batuan di WIUP, Asal Bayar Pajak MBLB
Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) pada tahap kegiatan operasi produksi bisa mengambil dan menggunakan batuan yang terdapat di wilayah IUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 96/2021 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Hanya saja, pemanfaatan batuan diwilayah IUP hanya bisa dilakukan jika pemegang IUP melaporkannya terlebih dulukepada pemerintah daerah, baik […]
-
Kemendagri Minta Pemda Siapkan Skema Sinergi Pemungutan Opsen Pajak
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan strategi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor beserta opsennya. Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitanmengatakan sinergi antara pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintahkabupaten/kota (pemkab/pemkot) diperlukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. “Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban […]
-
Ekonomi Dinilai Masih Tertekan, Pemerintah Perlu Kaji Ulang PPN 12% di 2025
Pemerintah nampaknya harus mengkaji ulang rencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyampaikan, kenaikan PPN perlu melihat konteks dan situasi perkembangan ekonomi terkini. Akan tetapi, kondisi perekonomian saat ini dan ke depan menurutnya masih belum siap dibebani […]
-
Biar Patuh Pajak, Pemda Siapkan Hadiah untuk Pelanggan Resto dan Hotel
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur kembali mengadakan program undian hadiah bagi masyarakat yang telah membayar pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lilik Ismiati mengatakan programundian ini menjadi bentuk apresiasi pemkab kepada masyarakat yang telah membayar pajak daerah. Menurutnya, program undian ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pajak daerah. “Dengan adanya program tersebut, masyarakat […]
-
Sengketa Pajak akan Mengarah Soal Pandangan Kebijakan, Bukan Uji Bukti
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) ingin sengketa (dispute) di Pengadilan Pajak nantinya lebih banyak soal perbedaan pemahaman atas kebijakan, bukan sengketa yang berkaitan dengan uji bukti. Topik ini mendapat perhatian cukup banyak dari netizen selama sepekan terakhir. Ada strategi yang disiapkan otoritas pajak untuk mewujudkan target tersebut. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan salah satu langkah yang […]
WA only