Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pro Kontra Single Identity Number sebagai Identitas Wajib Pajak
Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia tengah menempuh perjalanan panjang untuk memperbaiki sistem perpajakannya. Perbaikan dilakukan baik dari segi peningkatan pendapatan maupun efisiensi administrasi. Mendesaknya tuntutan kenaikan pendapatan negara dari perpajakan guna memenuhi kebutuhan belanja negara untuk pembangunan nasional, menjadi salah satu tantangan utama bagi sistem perpajakan di tahun-tahun yang akan datang. Meskipun kebutuhan anggaran negara […]
-
Pak Jokowi, Masa RI Kalah ‘Ramah’ Ketimbang Malaysia Cs
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka-bukaan terkait persoalan bagi hasil minyak dan gas bumi (split) di Indonesia dan juga negara-negara tetangga termasuk Malaysia. Hal ini tentunya membuat RI kurang ‘ramah’ dengan investor migas asing. Buktinya, tercatat Fiscal term atau kepastian bagi hasil migas di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan […]
-
Perpres Baru Terbit! Pemerintah Perinci Target Penerimaan Pajak 2023
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 130/2022 mengenai perincian APBN 2023, termasuk di dalamnya target penerimaan pajak. Perpres 130/2022 memuat perincian target penerimaan pajak senilai Rp1.718 triliun pada 2023 atau naik 16% dari target Rp1.484,96 triliun. Penerimaan terbesar akan disumbang dari pajak penghasilan (PPh), diikuti PPN atau PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak […]
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Asita: Bali, Lombok dan Labuan Bajo Detinasi Favorit
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2023, yang di antaranya berisi target penerimaan cukai dari plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan beleid yang diperoleh […]
-
Begini Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak PP 50/2022
PP 50/2022, yang menjadi aturan pelaksanaan UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, juga turut memuat ketentuan mengenai rahasia jabatan. Sesuai dengan Pasal 54 PP 50/2022, setiap pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain mengenai segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. “Yang dimaksud dengan pejabat meliputi […]
Got any book recommendations?
WA only