Mindblown: a blog about philosophy.

  • Nah Lho! Dirjen Pajak Beberkan Kelakuan Negatif PNS DJP

    Nah Lho! Dirjen Pajak Beberkan Kelakuan Negatif PNS DJP

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo gencar melakukan bersih-bersih di institusi yang ia pimpin untuk menjaga integritas dan profesionalitas para pegawai pajak, baik di tingkat pimpinan hingga bawahan. Ia bahkan sampai menindak para pegawai yang kumpul kebo atau tinggal serumah tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah. Kasus itu menjadi salah satu bagian permasalahan terbanyak […]

  • Staf Ahli Menkeu: Dua pilar pajak digital OECD diterapkan di 2023

    Staf Ahli Menkeu: Dua pilar pajak digital OECD diterapkan di 2023

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan Indonesia akan mulai menerapkan dua pilar proposal pajak OECD/G20 sebagai solusi untuk mengatasi tantangan perpajakan yang timbul karena digitalisasi. “Pada semester I 2023 pilar pertama akan ditandatangani oleh konvensi muktilateral. Kita juga sudah siap dengan aturan untuk mengimplementasi pilar 1 dan 2 dalam proses ke […]

  • Tak Ada Pemutihan Denda Pajak di Riau Tahun Ini

    Tak Ada Pemutihan Denda Pajak di Riau Tahun Ini

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Syahrial Abdi, memastikan tahun ini tidak ada pemutihan denda keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor. Ia mengimbau masyarakat yang masa berlaku pajak kendaraan bermotornya akan habis agar segera membayar pajaknya akan tidak terkena denda. “Pemutihan denda pajak tahun ini tidak ada, mudah-mudahan Insyaallah di tahun depan ada,” kata Syahrial, Rabu […]

  • PP Baru PPN Diterbitkan, Ada Soal Penunjukan Pihak Ketiga

    PP Baru PPN Diterbitkan, Ada Soal Penunjukan Pihak Ketiga

    Pemerintah menerbitkan peraturan baru tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Terbitnya aturan turunan UU HPP tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (7/12/2022). Peraturan yang dimaksud adalah PP 44/2022. Dengan mulai berlakunya PP ini, yakni pada 2 Desember 2022, PP 1/2012 serta Pasal 5 PP 9/2021 dicabut […]

  • Dua pilar pajak digital OECD diterapkan di 2023

    Dua pilar pajak digital OECD diterapkan di 2023

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan Indonesia akan mulai menerapkan dua pilar proposal pajak OECD/G20 sebagai solusi untuk mengatasi tantangan perpajakan yang timbul karena digitalisasi.  “Pada semester I 2023 pilar pertama akan ditandatangani oleh konvensi muktilateral. Kita juga sudah siap dengan aturan untuk mengimplementasi pilar 1 dan 2 dalam proses ke […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only