Mindblown: a blog about philosophy.
-
Makin Canggih, Dirjen Pajak Punya Alat untuk Pelototi Wajib Pajak
Pemerintah melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau sistem Coretax yang akan memperkuat pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan, sejumlah 6.000 pegawai DJP yang biasanya memberikan pelayanan kepada wajib pajak dapat digeser menjadi pengawas pajak dengan penerapan sistem Coretax yang baru. […]
-
Dongkrak Pendapatan Asli Daerah, Pemkab Jepara Matangkan Regulasi Pajak dan Retribusi Indekos
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dinilai masih minim. Sejumlah regulasi pajak dan retribusi kini disiapkan untuk mendongkrak PAD. Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso menerangkan, besaran PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian daerah. Dia membeberkan, kontribusi PAD pada 2022 hanya menyumbang sebesar 16,5 persen, atau Rp433 miliar dari keseluruhan APBD Rp2,6 triliun. Kondisi […]
-
BPK: KKKS Tunggak Denda Telat Bayar Setoran Lifting Minyak Rp 108 M
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan penerimaan negara sebasar Rp 108,08 miliar dari keterlambatan pembayaran lifting minyak bumi bagian negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas. Hal tersebut disebabkan oleh sikap SKK Migas yang belum menagihkan denda keterlambatan pembayaran lifting minyak bumi bagian negara kepada KKKS yang memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah yang […]
-
IMF Imbau Negara-Negara Tak Pangkas Tarif Pajak untuk Redam Inflasi
International Monetary Fund (IMF) mengimbau kepada negara-negara untuk tidak menggunakan instrumen pemangkasan tarif pajak dan subsidi guna menangani gangguan pasokan dan inflasi. Dalam Fiscal Monitor edisi Oktober 2022, IMF menyebut pemberian bantuan langsung tunai secara temporer kepada rumah tangga rentan lebih efektif dibandingkan dengan pemangkasan tarif pajak dan pemberian subsidi. “Upaya membatasi kenaikan harga melalui […]
-
Bahlil Sebut Negara G20 Sempat Tak Setuju Hilirisasi RI
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menceritakan bahwa negara G20 sempat tak setuju Indonesia membangun industri hilirisasi. Saat bertemu dengan menteri investasi negara-negara G20, Bahlil mengatakan dirinya memperjuangkan empat poin yaitu hilirisasi hasil tambang, kolaborasi dengan UMKM, pemerataan dana investasi, dan harga karbon. “Apa yang terjadi? kami debat dengan menteri-menteri investasi […]
Got any book recommendations?
WA only