NEWS
-
Sanksi Administratif Pajak Dihapus 100 Persen, Berlaku sampai Kapan?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100 persen melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Besaran keringanan bergantung pada waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT, atau pelunasan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026 tersebut diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak […]
-
Optimalisasi PAD,Pemkot Pasang Sistem Pajak Real-Time untuk Restoran
Pemkot Cilegon resmi memberlakukan sistem pajak elektronik berbasis real-time khusus atas wajib pajak bidang usaha restoran. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan kebijakan ini ditempuh dalam rangka memastikan transaksi penjualan di restoran tercatat secara otomatis dan langsung terhubung dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon. “Sebagai tahap awal, ada 2 pelaku usaha […]
-
Aturan Baru ‘Korting’ hingga Hapus Sanksi Administratif Pajak dari Menkeu Suahasil dan DJP
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak guna mendorong perekonomian nasional. Hal ini tertuang tepatnya pada pasal 27 A dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.71/2026 tentang Perubahan Atas PMK No.118/2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Beleid […]
-
WP Punya Utang Pajak Bisa Dicegah ke LN, Ini Syarat Pencabutannya
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan kondisi yang dapat menyebabkan berakhirnya tindakan pencegahan terhadap penanggung pajak dalam rangka penagihan pajak. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Timon Pieter mengatakan pencegahan merupakan larangan sementara bagi penanggung pajak tertentu untuk bepergian ke luar wilayah Indonesia. Tindakan ini memiliki jangka waktu tertentu dan dapat berakhir karena jangka waktunya habis atau dicabut […]
-
Kemenkeu rilis aturan baru soal pembayaran utang pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis aturan baru mengenai mekanisme pembayaran utang pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam […]
WA only