Mindblown: a blog about philosophy.
-
Inggris Dicengkeram oleh Krisis Ekonomi yang Diciptakan Sendiri
LONDON. Seminggu yang lalu, Bank of England mengambil langkah yang salah dalam kebijakan fiskalnya. Yakni menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Melansir CNN, kurang dari 24 jam kemudian, pemerintah Perdana Menteri Inggris yang baru Liz Truss mengumumkan rencananya untuk pemotongan pajak terbesar dalam 50 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk mengerek kembali pertumbuhan ekonomi. Namun nyatanya, […]
-
Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?
SELAIN dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), penyerahan atau impor barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada BKP yang tergolong mewah. PPnBM itu dikenakan hanya 1 kali pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor […]
-
Ingat! Insentif PPN Rumah dan PPnBM Mobil DTP Berakhir Hari Ini
JAKARTA, Pemerintah akan mengakhiri pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) rumah ditanggung pemerintah (DTP) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil DTP, hari ini. PMK 6/2022 memuat ketentuan pemberian insentif PPN rumah DTP tersebut. Beleid itu menyebut pemberian insentif hanya berlangsung hingga 30 September 2022. “PPN terutang yang ditanggung pemerintah … merupakan penyerahan yang […]
-
Kode Faktur Pajak 07, Definisi, Dasar Hukum, dan Syarat Penggunaannya
Kode faktur pajak 07 adalah salah satu kode transaksi faktur pajak, yang digunakan atas transaksi tertentu. Penggunaan kode ini, sangat erat kaitannya dengan aktivitas di kawasan berikat. Faktur pajak sendiri, adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP). Dokumen ini dibuat terkait transaksi jual/beli barang/jasa kena pajak (BKP/JKP), yang dikenakan pajak pertambahan […]
-
PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP
Ditjen Pajak (DJP) sedang menyusun peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai mutual agreement procedure (MAP) yang merevisi peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 49/2019. Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menyebut PMK terbaru bakal menyesuaikan ketentuan MAP dengan Pasal 27C UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta penyesuaian-penyesuaian […]
Got any book recommendations?
WA only