Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ekonomi Global Masih Bergejolak, Pemerintah Tunda Pungutan Pajak Karbon
JAKARTA. Tak hanya cukai plastik dan minuman berpemanis, pemerintah akhirnya memutuskan menunda implementasi pungutan pajak karbon yang sedianya mulai 1 Juli 2022 mendatang. Gejolak ekonomi global menjadi alasan utama pemerintah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, kondisi global saat ini belum cukup kondusif. Tambah lagi, seluruh peraturan pendukung pajak karbon hingga saat […]
-
Pajak Karbon, Cukai Plastik dan Bea Materai Digital Ditunda, Ini Kata Ekonom
JAKARTA – Pemerintah menunda dua pemungutan pajak baru. Hal tersebut dilakukan lantaran pemerintah sedang dihadapkan oleh risiko global dan domestik. Teranyar adalah penundaan pelaksanaan pajak karbon, setelah sebelumnya rencana pemungutan cukai plastik dan minuman berpemanis juga ditunda. Selain itu, masih ada rencana pengenaan Bea Meterai sebesar Rp 10.000 bagi platform digital atas transaksi e-commerce untuk pembelian […]
-
PPS Segera Berakhir, DJP Makin Gencar Sosialisasi ke Wajib Pajak
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) terus menggencarkan sosialisasi untuk mengajak wajib pajak segera mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan masa berlaku PSS tinggal beberapa hari. Untuk itu, DJP terus berupaya untuk mengenalkan program tersebut kepada wajib pajak sehingga makin banyak yang tertarik untuk memanfaatkannya. “Beberapa usaha dan upaya yang kami lakukan […]
-
Wajib Pajak UMKM Setor PPh Final 0,5% Dianggap Sudah Lapor SPT Masa
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) kembali mengulas tentang kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UMKM. Kali ini, wajib pajak UMKM yang peredaran brutonya sudah melebihi Rp500 juta per tahun diingatkan untuk menyetorkan PPh final 0,5% sesuai dengan PP 23/2018. Mengenai mekanisme pelaporannya, wajib pajak UMKM yang sudah membayarkan PPh final 0,5% dianggap sudah lapor SPT Masa PPh […]
-
Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan risiko atau konsekuensi yang muncul ketika wajib pajak orang pribadi memenuhi kondisi skema kebijakan II Program Pengungkapan Sukarela (PPS), tetapi tidak mengikutinya. Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Giyarso mengatakan apabila wajib pajak tersebut tidak mengikuti skema kebijakan II PPS, DJP akan meneliti penghasilan yang menjadi sumber diperolehnya harta. Adapun […]
Got any book recommendations?
WA only