Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bank Dunia: UU HPP Tingkatkan Penerimaan Pajak 1,2 Persen PDB
Bank Dunia memperkirakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7 persen sampai 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah. Dengan demikian, penerimaan tersebut akan menjembatani kesenjangan pajak di Tanah Air sekitar 12 persen sampai 20 persen. “Ini cukup signifikan, meskipun masih akan ada kesenjangan pajak yang signifikan sekitar lima persen […]
-
Catat, Ini Keterangan yang Harus Dicantumkan dalam Faktur Pajak
JAKARTA, Keterangan tentang penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) harus dicantumkan dalam faktur pajak. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 PER-03/PJ/2022, keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam faktur pajak paling sedikit memuat beberapa hal. Lampiran huruf C beleid tersebut juga memuat penjelasan mengenai tata cara pengisian keterangan. […]
-
Reformasi Perpajakan Harus Diikuti Peningkatan Daya Saing Bisnis
Bank Dunia memperkirakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7 persen sampai 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah. Dengan peningkatan penerimaan itu akan menjembatani kesenjangan pajak di Tanah Air sekitar 12 persen sampai 20 persen. “Ini cukup signifikan, meskipun masih akan ada kesenjangan pajak yang signifikan […]
-
Pulih dari Pandemi Covid-19, Penerimaan PPN Melonjak 35%
NEW DELHI, Pemerintah Kota New Delhi, India berhasil meraup penerimaan pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) dan pajak pertambahan nilai (value added tax/VAT) senilai Rs28.573 crore, setara Rp54 triliun sepanjang 2021 hingga kuartal pertama 2022. Berdasarkan catatan pemerintah, capaian tersebut 35% lebih tinggi dibandingkan penerimaan fiskal terakhir pada 2020-2021. “Pertumbuhan [penerimaan] GST dan […]
-
Dirjen Pajak: Potensi Penerimaan Pajak Kripto Bisa Tembus Rp 1 Triliun
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan, keputusan pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto di Indonesia akan berbuah manis pada pendapatan negara. Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung menunjukkan hitungan kasar otoritas pajak, penerimaan dari pengenaan PPN […]
Got any book recommendations?
WA only