Mindblown: a blog about philosophy.
-
WP Harus Bersedia Ini Jika Pernyataan Omzet Rp500 Juta Tidak Benar
Ada konsekuensi jika pada kemudian hari surat pernyataan tentang omzet wajib pajak orang pribadi UMKM belum melebihi Rp500 juta ternyata terbukti tidak benar. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (12/1/2024). Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) PMK 164/2023, surat itu berisi pernyataan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha […]
-
Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Pajak Hiburan 40%-75%, Ini Alasannya
Pemerintah diminta untuk menunda penerapan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan termasuk spa di kisaran 40% hingga 75%, di tengah pemulihan industri pariwisata pascapandemi Covid-19. Pakar Strategi Pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi, menyampaikan, meski penerapan pajak hiburan berdampak positif yakni menambah pendapatan pemerintah, tapi minat wisatawan mancanegara ke Indonesia dikhawatirkan menurun akibat biaya […]
-
Anies Targetkan Tax Ratio 16%, Lebih Realistis dari Prabowo?
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengejar kenaikan rasio pajak atau tax ratio menjadi sebesar 16% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Pajak menjadi penting untuk dilakukan reform supaya kita mendapatkan pendapatan yang cukup. Tax ratio sekarang 10,4%, kita berharap di 2029 bisa mencapai angka 13%-16% tax ratio […]
-
Pengusaha Teriak Pajak 40%-75% Bisa Matikan Industri Hiburan
Kebijakan pemerintah menetapkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan maksimal 75%, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendapat penolakan keras dari pelaku usaha. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menilai, kenaikan pajak hiburan yang tinggi sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya […]
-
Pemerintah Perjelas Teknis Aturan Pajak UMKM
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023. PMK itu berisi Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PMK tersebut merupakan aturan pelaksanaan atas Pasal 57, Pasal 62, dan Pasal […]
Got any book recommendations?
WA only