Mindblown: a blog about philosophy.

  • PMK Baru! Bebas PPN Atas Objek untuk Pertahanan dan Keamanan Negara

    PMK Baru! Bebas PPN Atas Objek untuk Pertahanan dan Keamanan Negara

    Kementerian Keuangan merilis ketentuan baru yang mengatur tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) serta jasa kena pajak (JKP) untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 157/2023. Beleid ini dirilis untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan dalam pembebasan PPN atas […]

  • Aturan Baru Mulainya PKP Pungut, Setor, dan Lapor PPN di PMK 164/2023

    Aturan Baru Mulainya PKP Pungut, Setor, dan Lapor PPN di PMK 164/2023

    PMK 164/2023 turut memuat ketentuan masa pajak dimulainya pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPnBM oleh pengusaha kena pajak (PKP). Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PMK 164/2023, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan pada permohonan tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah […]

  • WP Ajukan Pengukuhan PKP, Petugas Pajak Lakukan Verifikasi Lapangan

    WP Ajukan Pengukuhan PKP, Petugas Pajak Lakukan Verifikasi Lapangan

    Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi mengadakan kunjungan kerja ke lokasi usaha wajib pajak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada 15 Desember 2023 guna menindaklanjuti permohonan aktivasi pengusaha kena pajak (PKP). Petugas dari KPP Pratama Cimahi Ewith Dianing Tias menjelaskan verifikasi lapangan merupakan prosedur standar yang dilakukan kantor pajak guna memastikan kebenaran data dan usaha […]

  • Cara Hitung Tarif Efektif PPh 21 untuk Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

    Cara Hitung Tarif Efektif PPh 21 untuk Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

    Pajak menjadi kewajiban bagi para wajib pajak (WP) untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Simak cara hitung tarif efektif Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terbaru.  Dalam mekanisme baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 dan turunannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023, pajak terutang bagi pegawai tetap dan tidak tetap nyatanya memiliki skema penghitungan yang berbeda.   Direktorat […]

  • 12,5 Juta Wajib Pajak Belum Memadankan NIK-NPWP

    12,5 Juta Wajib Pajak Belum Memadankan NIK-NPWP

    JAKARTA. Wajib pajak kembali diimbau untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tercatat masih ada 12,5 juta NIK yang belum dipadankan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, sudah ada sekitar 59,88 juta NIK yang berhasil dipadankan dengan NPWP hingga akhir 2023. Angka ini setara 82,63% dari […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only