Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Jamin Biro Haji dan Umroh Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perjalanan ibadah haji dan umrah tidak akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “PMK sudah jelas bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak dikenakan PPN, termasuk di dalamnya jasa perjalanan ibadah haji dan umrah. Itu ditegaskan dalam PMK Nomor 92/PMK 03/2020,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers daring usai menerima kunjungan Forum Silaturahmi […]
-
Sudah Ada di DJP Online, Jangan Lupa Lapor Realisasi Insentif Pajak
Aplikasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak dalam PMK 149/2021 sudah tersedia dalam layanan e-reporting insentif Covid-19 di DJP Online. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (18/11/2021). Aplikasi pelaporan tersedia untuk realisasi 5 insentif pajak. Kelimanya adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, PPh final P3-TGAI DTP, pembebasan […]
-
DPR Sarankan Setoran Pajak Karbon Tak Dimasukkan Pendapatan Negara
JAKARTA – Pemerintah didorong melakukan kajian lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pajak karbon yang dimulai tahun 2022 mendatang. Anggota Komisi VII DPR Arkanata Akram mengatakan kajian bisa dilakukan berfokus pada fungsi dan alokasi dana hasil penerimaan pajak karbon. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan hasil pungutan pajak secara khusus didedikasikan untuk menekan emisi karbon. “Hasil dana dari […]
-
Ditjen Pajak sudah terima setoran PPN PMSE hampir Rp 4 triliun
JAKARTA. Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital memetik buah manis. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, sejak awal tahun 2021 hingga akhir Oktober 2021, jumlah setoran PPN PMSE ke kas negara mencapai Rp 3,19 triliun ke kas negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin […]
-
Pemerintah Buka Kemungkinan Lanjutkan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor di 2022
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan relaksasi PPnBM bakal dievaluasi menjelang masa berlakunya yang habis pada akhir tahun 2021. Dia memperkirakan kebijakan ini dimungkinkan untuk dilanjutkan pada tahun depan lantaran telah berkontribusi mendorong pertumbuhan di sektor-sektor pendukungnya. “Bapak Presiden menyampaikan program PPnBM yang akan berakhir sampai tahun ini bisa saja dievaluasi oleh pemerintah (untuk […]
Got any book recommendations?
WA only