Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penghitungan Tarif Pajak Penghasilan Berubah, Mulai Kapan?
Jakarta. Penghitungan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi akan mulai berubah pada 2024. Mekanisme penghitungannya ialah menggunakan metode tarif efektif rata-rata (TER). Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, penggunaan metode penghitungan PPh baru itu kini tengah difinalisasi dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK). “Insyaallah mulai masa Januari 2024 […]
-
Ternyata! Ini Alasan DJP Ubah Hitungan Tarif Pajak Karyawan
Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan alasan dibalik pengubahan formula hitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. Suryo menekankan pengubahan penghitungan yang nantinya menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) akan membuat penghitungan pemotongan dan pemungutan PPh 21 akan lebih mudah dan minim kelebihan bayar, seperti selama ini. […]
-
Bos Pajak Ingatkan Penggunaan NIK-NPWP Berlaku Saat Coretax System Meluncur
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dijalankan bersamaan ketika sistem pajak canggih diluncurkan. Rencananya, sistem pajak canggih bernama Coretax system ini akan diluncurkan pada pertengahan tahun depan. Artinya, implementasi secara penuh NIK-NPWP mundur menjadi pertengahan tahun depan, dari sebelumnya […]
-
Jangan Lupa, NIK dan NPWP Harus “Digabung” Paling Lambat 31 Desember 2023
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengimbau kepada wajib pajak (WP) untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, batas waktu validasi NIK sebagai NPWP kian dekat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, NIK akan mulai digunakan sebagai NPWP mulai 1 […]
-
Pemprov Sulsel Dorong Digitalisasi, Terapkan Pembayaran Digital di UMKM
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi di wilayahnya dengan penerapan pembayaran digital di UMKM hingga pembayaran pajak. Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Subbidang Keuangan, Since Erna Lamba mengatakan pada tahun ini Pemprov secara reguler memfasilitasi publikasi penjualan produk UMKM di marketplace lokal milik pemerintah provinsi bernama Bajubodo. […]
Got any book recommendations?
WA only