Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada 40 juta Kendaraan Belum Bayar Pajak, Ini Kata MTI
Pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan penagihan terhadap 40 juta kendaraan yang belum membayar pajak untuk perbaikan penyelenggaraan transportasi umum massal di Indonesia. Pasalnya, hingga akhir Desember 2022, terdapat 40 juta kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Jumlah itu sekitar 39% dari 103 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat. Nah, jika seluruh […]
-
Dirjen Pajak Kaltimtara sita aset penunggak pajak senilai Rp3,8 miliar
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) berkoordinasi dengan delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerjanya telah menyita aset penunggak pajak senilai Rp3,8 miliar. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Dirjen Pajak Kaltimtara Teddy Heriyanto di Samarinda, Selasa, mengatakan, penyitaan aset merupakan upaya terakhir dalam penagihan pajak. Sebelumnya, […]
-
Wah! 55.000 Keluarga Miskin Dapat Pembebasan PBB Mulai Tahun Depan
DPRD bersama Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur tengah membahas rencana pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk keluarga miskin mulai 2024. Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan telah mengusulkan pembebasan PBB tersebut kepada pemkot. Menurutnya, kebijakan pembebasan PBB akan meringankan beban ekonomi masyarakat tidak mampu. “Karena kalau dihitung-hitung, potensi pajaknya juga tidak […]
-
DKI Berencana Pungut Pajak Ojol dan Olshop, Kemenkeu: Enggak Boleh Berganda
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memungut pajak ojek online (ojol) dan online shop (olshop). Rencana ini diusulkan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Menanggapi rencana tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk berhati-hati. “Kalau kita omongin usulan DKI Jakarta, (pungutan pajak) ojol dan olshop ya memang harus hati-hati,” ujar Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah […]
-
Pemprov DKI Jakarta Akan Kenakan Pajak Ojol dan Online Shop
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melirik pajak dari layanan ojek online (ojol) hingga online shop. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menilai masih banyak potensi pajak daerah yang luput dari pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Terkait masalah pajak tadi, ada sebenarnya (potensi). Misalnya, GoJek, GoFood, dan sebagainya perlu kita pikirkan ke depan pajaknya,” kata Joko […]
Got any book recommendations?
WA only